Bukan Sekadar Penyaluran Dana, Bantuan Modal Dayah Harus Lahirkan Kemandirian Umat
Jumat, 10 Juli 2026 | 07:00 WIB
Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan/ Ketua PCNU Aceh Selatan, Tgk Misbar Basri (Foto: istimewa)
Aceh Selatan, NU Online
Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan kembali melanjutkan Program Bantuan Modal Usaha Produktif bagi dayah pada Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 32 dayah akan menerima bantuan modal usaha masing-masing Rp8 juta, sehingga total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp256 juta.
Program tersebut menjadi kelanjutan dari penyaluran bantuan tahun 2025 yang menjangkau 60 dayah dengan total anggaran Rp480 juta. Bantuan ini ditujukan bagi Dayah Tipe B, Tipe C, Tipe D, dan Non-Tipe yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang juga Ketua PCNU Aceh Selatan, Tgk. Misbar Basri, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk memperkuat kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam agar mampu menopang aktivitas pendidikan, dakwah, dan pembinaan umat secara berkelanjutan.
"Dayah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi. Karena itu, bantuan modal usaha produktif ini diharapkan menjadi stimulus agar dayah mampu mengembangkan unit-unit usaha yang memberikan manfaat jangka panjang bagi santri dan masyarakat," ujar Misbar Basri, Kamis (9/7/2026)
Menurutnya, konsep pemberdayaan yang dibangun Baitul Mal bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan mendorong lahirnya ekosistem ekonomi produktif di lingkungan pesantren.
"Yang ingin kita bangun bukan budaya menerima bantuan, tetapi budaya mandiri. Ketika ekonomi dayah kuat, maka pendidikan, dakwah, dan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin berkualitas," katanya.
Misbar menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026 bantuan diberikan kepada 32 dayah yang belum memperoleh bantuan pada tahun sebelumnya. Tiap-tiap dayah menerima Rp8 juta sesuai alokasi dalam DPA Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
Ia berharap dana tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi masing-masing dayah, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, maupun usaha ekonomi lainnya yang mampu memberikan nilai tambah bagi lembaga.
Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan agar tidak ada dayah yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan pengembangan usaha produktif.
"Kami berharap seluruh pimpinan dayah segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga proses penyaluran bantuan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Sebagai Ketua PCNU Aceh Selatan, Misbar Basri juga menilai penguatan ekonomi dayah merupakan bagian dari penguatan kemandirian umat sebagaimana menjadi semangat Nahdlatul Ulama dalam membangun masyarakat yang berdaya.
Ia mengatakan pesantren sejak dahulu tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan.
"Jika dayah mampu mandiri secara ekonomi, maka kontribusinya terhadap masyarakat akan semakin luas. Santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga semangat kewirausahaan, kemandirian, dan pengabdian kepada umat," katanya.
Program bantuan modal usaha produktif tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi dayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, bantuan tersebut diyakini akan melahirkan dayah-dayah yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga tangguh dalam membangun ekonomi umat di Aceh Selatan.