Pidie Jaya, NU Online

Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) kepada 15.377 jiwa korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya mulai dilakukan. Di tengah proses tersebut, kalangan Ansor dan masyarakat menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan agar bantuan benar-benar dirasakan seluruh korban terdampak.

Di sejumlah kantor pos tingkat kecamatan menunjukkan antrean panjang warga yang datang untuk menerima bantuan. Sejak pagi pada Senin lalu, masyarakat memadati lokasi penyaluran dengan membawa dokumen persyaratan, berharap bantuan segera diterima.

Sebagian warga bahkan harus menunggu berjam-jam untuk dipanggil, mengingat tingginya jumlah penerima dalam waktu bersamaan. Meski demikian, proses penyaluran berlangsung tertib dengan pengawasan petugas.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyebut masih ada data tambahan yang sedang diproses. Saat ini, sekitar 856 kepala keluarga (KK) tengah dalam proses pelaporan ke pemerintah pusat untuk tahap penyaluran berikutnya.

Tokoh intelektual Nahdliyin Pidie Jaya, Gus Masrur, mantan Ketua GP Ansor Pidie Jaya, menilai bantuan Jadup merupakan langkah penting, namun harus diawasi secara serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun yang lebih penting adalah penyalurannya transparan dan merata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan yang kerap muncul pascabencana bukan hanya soal bantuan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses pendataan dan distribusi. Karena itu, ia meminta pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat.

“Validasi data harus objektif dan melibatkan aparatur gampong serta masyarakat. Jangan sampai ada warga terdampak yang tidak terdata hanya karena persoalan administratif,” kata Gus Masrur.

Ia juga menyoroti kondisi riil di lapangan yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Banyak warga, terutama petani, belum dapat kembali bekerja akibat dampak banjir yang merusak lahan dan sumber penghidupan mereka.

“Jika hanya mengandalkan bantuan jangka pendek tanpa pemulihan ekonomi, masyarakat akan tetap kesulitan. Pemerintah perlu memikirkan langkah lanjutan agar warga bisa kembali mandiri,” tambahnya.

Penyaluran Jadup kepada ribuan korban banjir ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Pidie Jaya. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan dalam memastikan bantuan tepat sasaran.

Ansor menilai pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar distribusi berjalan adil dan transparan. Selain itu, keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Hal senada disampaikan Mahmunir, warga Pidie Jaya, yang mengaku masih menunggu kepastian bantuan. Ia menyebut kondisi ekonomi masyarakat masih cukup berat setelah banjir.

“Kami sangat berharap bantuan ini benar-benar merata. Karena masih ada warga yang belum menerima, padahal kondisi kami masih sulit,” ujarnya.

Menurut Mahmunir, banyak warga kehilangan mata pencaharian, terutama yang bergantung pada sektor pertanian. Hingga kini, sebagian belum dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

“Banyak yang belum bisa bekerja lagi. Sawah rusak, penghasilan tidak ada. Jadi bantuan ini sangat kami harapkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat mempercepat proses pendataan dan penyaluran agar tidak ada warga yang merasa diabaikan. “Yang penting jangan ada yang tertinggal. Semua yang terdampak harus diperhatikan,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat berharap bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pemulihan ekonomi yang lebih luas.

“Harapan kami sederhana, bisa kembali hidup normal seperti sebelum banjir,” ujar Mahmunir.

Hingga kini, penyaluran bantuan masih berlangsung secara bertahap. Warga dan berbagai elemen masyarakat, termasuk Ansor, terus mendorong agar proses tersebut berjalan adil, terbuka, dan menjangkau seluruh korban terdampak.