​Jakarta, NU Online

​Gelombang protes besar-besaran yang mengguncang Prancis sejak akhir September kini meluas menjadi gerakan aksi nasional, pada Senin (19/10/2026).

Berawal dari keluhan para pelajar SMA mengenai buruknya kondisi fasilitas pendidikan, aksi protes tersebut berkembang mencakup isu kenaikan biaya hidup, penurunan daya beli masyarakat, hingga kritik tajam terhadap aparat kepolisian dan pemerintah.

​Melansir media Prancis Le Monde, pada Sabtu (17/10/2026) aksi massa besar-besaran mempertemukan gerakan pelajar Gen Z dengan sebagian elemen Yellow Vests (Rompi Kuning), sebuah kelompok demonstran yang sebelumnya pernah melumpuhkan Prancis pada periode 2018–2019.

Aksi demonstrasi tersebut digagas untuk membentuk "konvergensi perjuangan" antara berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari gerakan siswa sekolah menengah yang dimulai sejak akhir September, kelompok "Rompi Kuning", sektor profesional, hingga pemimpin politik sayap kiri dan serikat pekerja. Utama dari tuntutan mereka difokuskan pada penolakan atas lonjakan biaya hidup.

​Di tengah riuhnya demonstrasi, bentuk aksi damai dan artistik turut mewarnai jalanan. Sebagaimana diunggah oleh dirigen Etienne Jarrier melalui akun Instagram pribadinya (@etiennejarrier), sebanyak 300 musisi yang dihimpun oleh @orchestre_du_nouveau_monde menggelar pertunjukan di depan Hôtel de Ville de Paris untuk mendukung aksi para siswa dan mahasiswa. 

"Orkestra adalah ruang yang kuat... tempat untuk berkumpul, bertemu, dan membebaskan diri," tulis Etienne dalam unggahannya di akun Instagramnya.

"Kita sedang menjalani momen bersejarah. Saatnya untuk menyatukan kekuatan dan tuntutan! Mari kita keluar dari institusi, bergabung dalam aksi, dan memperkuat tuntutan siswa sekolah menengah! Kemarin, saya merasakan kekuatan kolektif yang luar biasa. Saya ingin percaya ini hanyalah awal," lanjutnya.

​Namun, aksi yang awalnya digagas untuk menyatukan berbagai elemen tersebut justru berujung kekacauan. Reuters melaporkan bahwa di satu sisi, gelombang massa melakukan aksi secara damai di berbagai kota. Namun di sisi lain, kelompok perusuh memanfaatkan situasi untuk melakukan kekerasan menargetkan gedung-gedung publik, menjarah butik-butik mewah dan supermarket, serta menyerang kendaraan dan petugas polisi.

Aksi tersebut juga diwarnai perbedaan mengenai jumlah massa. Pihak penyelenggara mengklaim ada 800.000 orang yang turun ke jalan, sedang Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez memperkirakan angka tersebut berada di kisaran 550.000.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengecam kerusuhan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan terintimidasi oleh aksi kekerasan sayap kiri pasca pemilihan presiden.

"Kepada mereka yang jelas-jelas ingin menjadikan kekerasan ini sebagai "pemanasan" sebelum pemilihan presiden, saya katakan dengan tegas: kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak ada yang akan memaksakan agendanya yang politik melalui kekerasan," ujarnya dalam unggahan akun X, dikutip NU Online pada Selasa (20/10/2026).

​Kronologi dan eskalasi aksi

​Media Prancis Le Monde mencatat bahwa akar dari pergerakan tersebut bermula pada rentang 22 September hingga awal Oktober di wilayah Créteil, dekat Paris. Para siswa menuntut perbaikan atas kekurangan tenaga pengajar, kekacauan jadwal belajar, serta buruknya sarana sekolah. 

Media Jerman, DW News, melaporkan bahwa kemarahan para pelajar tersebut bukan cuma soal sekolah yang rusak, melainkan akumulasi rasa takut anak muda terhadap masa depan mereka yang dihantui ketidakpastian ekonomi, krisis iklim, hingga ancaman perang.

Hari Kamis (1/10/2026) menandai titik balik bagi gerakan siswa sekolah menengah di Prancis. Protes yang dimulai 10 hari sebelumnya di sekolah menengah Saint-Exupéry di Créteil, pinggiran kota Paris, telah menyebar ke seluruh negeri dan mencapai tingkat intensitas yang jarang terjadi. 

Menurut Kementerian Pendidikan Lebih dari 1.020 sekolah menengah terkena dampak pemogokan atau protes, termasuk 222 blokade, meningkat 180 derajat dari aksi pada Senin (28/9/2026).

​Seiring meluasnya seruan di media sosial, gerakan tersebut menggalang dukungan dari kalangan mahasiswa, tenaga pengajar, hingga serikat pekerja pada 6–13 Oktober. 

Dukungan publik membengkak setelah tindakan keras aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa menuai sorotan tajam. Puncaknya, pada akhir pekan 17–18 Oktober, aksi damai di berbagai tempat berubah menjadi kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, hingga penjarahan di sejumlah titik kota, bentrokan sengit tak terhindarkan antara massa demonstran dan polisi huru-hara.

​Mengutip laporan AFP, menanggapi situasi keamanan yang kian memanas, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengimbau otoritas daerah untuk memberlakukan jam malam parsial dan lokal per Senin (19/10/2026) di sejumlah kota termasuk Paris, Lille, dan Lyon, untuk melindungi bisnis. "Saya benar-benar bertekad untuk memulihkan ketertiban umum," kata Lecornu.

Di ibu kota, jam malam diberlakukan mulai pukul 23.00 waktu setempat (21.00 GMT), sedangkan demonstrasi dilarang mulai pukul 20:00.

​Hingga saat ini, kondisi keamanan di sejumlah kota besar di Prancis dilaporkan masih dinamis dan berpotensi mengalami perkembangan lebih lanjut.