ICJ Tetapkan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya, Perintahkan Pemulihan Hak Korban
Sabtu, 21 November 2026 | 17:30 WIB
Ilustrasi: gelombang pengungsi Rohingya saat baru tiba di Sabang, Rabu (22/11/2023) lalu. Pengungsi Rohingya yang tiba di Sabang ini merupakan kapal kelima selama bulan November 2023. (Foto: NU Online/Reza)
Jakarta, NU Online
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya dalam operasi militer pada 2017. Putusan ini menjadi kali pertama ICJ menetapkan tanggung jawab suatu negara atas tindakan genosida.
Majelis hakim memutus perkara yang diajukan Gambia terhadap Myanmar tersebut dengan suara sembilan berbanding enam. ICJ menyimpulkan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan keterlibatan pasukan keamanan Myanmar dalam serangkaian kekejaman terhadap warga Rohingya. Pengadilan memperkirakan sedikitnya 10 ribu orang tewas selama operasi militer tersebut.
“Pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Mereka juga menyerang warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke Bangladesh,” kata Iwasawa saat membacakan putusan, dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (20/11/2026).
Menurut ICJ, rangkaian kekerasan tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai operasi militer. Berdasarkan keseluruhan bukti, pengadilan menyimpulkan bahwa satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah adanya maksud untuk menghancurkan sebagian besar kelompok Rohingya di Rakhine utara.
Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan internasional. Untuk pertama kalinya, ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas tindakan genosida. Sebelumnya, dalam perkara genosida yang melibatkan negara, ICJ belum pernah menetapkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung melakukan kejahatan tersebut.
Operasi militer Myanmar pada 2017 menyebabkan lebih dari 730 ribu warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke Bangladesh. Pemerintah Myanmar selama ini berdalih operasi tersebut merupakan respons terhadap serangan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap sejumlah pos keamanan.
Namun, ICJ menemukan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar melampaui kebutuhan operasi militer. Kekerasan yang terjadi mencakup pembunuhan warga sipil, kekerasan seksual secara luas, penyerangan terhadap anak-anak, serta pembakaran desa-desa Rohingya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut putusan ICJ dalam perkara yang diajukan Gambia terhadap Myanmar tersebut. Ia menyebut keputusan itu sebagai pengakuan penting terhadap penderitaan para korban genosida Rohingya.
“Putusan ini mengikat, bersifat final, dan tidak dapat diajukan banding,” kata Guterres melalui akun X.
Guterres menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan internasional dapat menjadi jalan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan berat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran terhadap impunitas atas tindakan semacam itu.
Ia juga menyoroti bahwa keputusan tersebut menjadi kali pertama ICJ menetapkan tanggung jawab suatu negara atas genosida. Karena itu, Guterres meminta Myanmar menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan.
“Memutus siklus impunitas di Myanmar dan memastikan adanya pertanggungjawaban merupakan hal mendasar bagi rekonsiliasi nasional dan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Guterres.
Gambia merupakan negara yang membawa perkara genosida Rohingya ke ICJ pada 2019. Negara Afrika Barat itu mendesak Myanmar menjalankan seluruh kewajiban yang ditetapkan pengadilan tanpa penundaan.
Selain menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, ICJ memerintahkan negara tersebut mengambil sejumlah langkah pemulihan bagi masyarakat Rohingya. Salah satunya memfasilitasi kepulangan pengungsi ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta menyatukan kembali keluarga yang terpisah.
Myanmar juga diwajibkan mengembalikan atau mengganti harta benda warga Rohingya yang hilang maupun rusak akibat tindakan melanggar hukum tersebut. Pengadilan turut memerintahkan Myanmar memfasilitasi pencarian orang-orang yang hilang dan membantu pemulihan, identifikasi, serta pemakaman kembali jenazah korban secara bermartabat sesuai tradisi Rohingya.
Selain itu, Myanmar diwajibkan menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi warga Rohingya yang mengalami luka atau gangguan mental akibat tindakan tersebut, serta memastikan perlindungan mereka dari diskriminasi dan persekusi.
ICJ juga mewajibkan Myanmar memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui restitusi. Besaran dan mekanisme pembayaran ganti rugi akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.
Myanmar harus menyampaikan laporan kepada ICJ dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan. Laporan tersebut harus memuat langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan serta besaran dan mekanisme kompensasi apabila pemulihan melalui restitusi tidak dapat dilakukan secara penuh.