Jakarta, NU Online

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Paris akan segera menjadi kota Muslim. Ia juga menyalahkan kebijakan imigrasi Prancis atas kerusuhan yang melanda sejumlah kota di negara tersebut.

“Paris akan segera menjadi kota Muslim. Dan itu bukan kesepakatannya,” kata Trump, dikutip dari USA Today, Selasa (20/10/2026).

Trump mengatakan telah memperingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron sejak pertemuan mereka sekitar delapan atau sembilan tahun lalu. Menurut Trump, Macron melakukan kesalahan dengan membiarkan pendatang dari berbagai negara masuk ke Prancis.

“Saya mengatakan kepada Emmanuel, Anda harus menutup perbatasan Anda,” ujar Trump. Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan langkah pemerintah Amerika Serikat yang, menurut klaimnya, telah menutup perbatasan.

Trump menilai kebijakan imigrasi Prancis menjadi persoalan utama di negara tersebut. Ia menolak mengaitkan kerusuhan dengan masalah pendidikan atau faktor lainnya.

“Apa yang terjadi di Prancis berkaitan dengan imigrasi, bukan sekolah, bukan apa pun. Ini imigrasi,” kata Trump.

Ia juga menuduh sebagian pendatang yang masuk ke Prancis tidak mencintai negara tersebut, termasuk bangunan dan karya seninya. Trump kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan imigrasi telah merusak Prancis.

“Saya mengatakan saat pertama kali bertemu Macron, Anda harus menutup perbatasan Anda. Anda akan menghancurkan negara Anda, dan mereka telah menghancurkan negara mereka,” ujarnya.

Pernyataan Trump itu muncul di tengah gelombang demonstrasi yang meluas dan berujung kerusuhan di sejumlah kota di Prancis. Aksi massa yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) dipicu berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya biaya hidup dan ketimpangan hingga memburuknya layanan publik. Gerakan tersebut sebelumnya bermula dari protes pelajar mengenai kekurangan guru dan buruknya fasilitas sekolah.

Menurut laporan Reuters, demonstrasi berlangsung di berbagai kota, termasuk Paris, Marseille, dan Lyon. Sebagian besar peserta berunjuk rasa secara damai, tetapi kelompok-kelompok tertentu terlibat dalam aksi kekerasan, penjarahan, pembakaran kendaraan, serta serangan terhadap bangunan publik dan aparat keamanan. Balai kota Limoges, misalnya, terbakar dalam kerusuhan tersebut.

Pada Ahad (18/10/2026), Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyebut sekitar 2.000 orang telah ditangkap dan 600 polisi, gendarmerie, serta petugas pemadam kebakaran terluka. Angka tersebut masih bersifat sementara. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah tempat usaha dan fasilitas publik. (EFE, 18 Oktober 2026).

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan dan menegaskan bahwa para pelaku perusakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pernyataan di media sosial X, Macron menyatakan bahwa mereka yang merusak properti harus menanggung akibatnya, sedangkan pelaku penjarahan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan.

“Mereka yang merusak properti harus menanggung akibatnya. Mereka yang melakukan penjarahan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Mereka yang berupaya meruntuhkan Republik akan dimintai pertanggungjawaban,” kata Macron dalam pernyataannya di X, dikutip Selasa (20/10/2026).

Macron juga menyoroti keterlibatan kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal dalam aksi kekerasan. Ia menyebut sejumlah toko dijarah, bangunan publik dan tempat usaha diserang, serta fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan.

Meski Trump mengaitkan kerusuhan tersebut dengan imigrasi, laporan Reuters mengenai demonstrasi itu menyoroti pula persoalan biaya hidup, ketimpangan, belanja publik, dan kondisi layanan pendidikan sebagai latar belakang keresahan masyarakat. Dengan demikian, pernyataan Trump merupakan pandangannya mengenai penyebab kerusuhan, bukan satu-satunya penjelasan atas situasi yang terjadi di Prancis.