Jakarta, NU Online

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyisipkan pesan yang merupakan hasil resolusi Konferensi TIngkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

Pengamat hubungan internasional Central China Normal University (CCNU) Tiongkok Syaifuddin Zuhri, menilai dinamika politik dalam negeri AS membuat peluang Jokowi untuk melobi gencatan senjata di Gaza sulit terpenuhi. Meskipun desakan tersebut tidak langsung mengubah sikap Biden, ia melihat bahwa setidaknya masih ada kemungkinan pihak Amerika Serikat membuat pertimbangan baru.

"Mungkin itu bisa saja tidak merubah sikap Biden, tapi mungkin sedikit banyak dia mempertimbangkan, walau kaum lobi Yahudi sangat kuat di pusaran Washington," urai dia kepada NU Online, Rabu (15/11/2023).

Ia memandang, aksi solidaritas untuk Palestina yang digencarkan oleh warga AS sendiri dinilai dapat merambah kepada perubahan arah kebijakan pemerintah AS.

"Opini-opini dari publik di Amerika itu juga mempengaruhi Amerika Serikat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah," tuturnya.

Meskipun belum jelas kapan Presiden Biden akan mengubah kebijakannya terkait Israel, ia menilai tekanan publik di Amerika mendorong pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih lunak, terutama dalam konteks membuka jeda kemanusiaan.

"Minimal untuk jeda kemanusiaan. Mereka lebih menekan Israel untuk minimal bisa membuka jeda kemanusiaan," tuturnya.

 

Dalam melihat sikap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Zuhri menyoroti bahwa Netanyahu tidak hanya dipengaruhi oleh desakan internasional, tetapi juga oleh politik domestik di Israel, terutama dengan dukungan dari barisan ultranasionalis. Netanyahu dinilai bersikeras untuk tidak bergeming dan tetap melanjutkan aksinya.

"Sikap Netanyahu bersikukuh tidak bergeming dengan upaya dari Biden dan negara Eropa yang awalnya mendukung dia seperti Inggris dan Prancis untuk melakukan gencatan senjata. Dia bersikukuh untuk terus melakukan aksinya," ucapnya.

Meskipun demikian, ia optimis bahwa desakan dari negara-negara besar, termasuk potensi kekuatan dari luar seperti Iran, dapat membuat Netanyahu setidaknya mengakomodasi jeda kemanusiaan dalam waktu tertentu.

"Misalnya lewat Iran kemarin yang mengusulkan embargo minyak ke Israel. Lambat laun dengan kemungkinan seperti ini, Netanyahu akan mengurangi minimal mengakomodasi jeda kemanusiaan beberapa waktu," terangnya.