Jakarta, NU Online

NU Care-LAZISNU PBNU bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI kembali memberikan manfaat bagi masyarakat melalui Program Kemaslahatan dalam ruang lingkup bantuan pendidikan dan dakwah, serta sosial keagamaan.

Kali ini, Program Kemaslahatan NU Care-LAZISNU PBNU dan BPKH RI menyasar tiga titik lokasi di Provinsi Jawa Barat dan direalisasikan dalam tiga bentuk. Pertama, pengadaan laptop bagi Pimpinan Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PD IGRA) Kota Bogor. Kedua, pembangunan ruang kelas baru Madrasah Aliyah (MA) Al Hidayah Cianjur. Ketiga, pembangunan kantor Sertifikasi Halal Yayasan Halal Thoyyib Barokah Cianjur, Jawa Barat.

Serah terima sekaligus peresmian bantuan tersebut dilangsungkan secara hibrid saat penyaluran bantuan bagi PD IGRA di Kota Bogor, pada Selasa (5/12/2023).

Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Qohari Cholil mengungkapkan bahwa terlaksananya ketiga Program Kemaslahatan ini karena adanya keterlibatan tiga pihak yaitu BPKH RI, Komisi VIII DPR RI, dan NU Care-LAZISNU PBNU.

“Program ini terlaksana tidak lain karena keterlibatan tiga pihak, yakni BPKH selaku pemilik program dan juga pemberi dana, kemudian Ibu Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebagai pemberi washilah yang menghubungkan para calon penerima manfaat kepada Program Kemaslahatan BPKH, dan juga NU Care-LAZISNU PBNU sebagai mitra pelaksana dari Program Kemaslahatan BPKH,” ungkap Qohari.

Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKH RI yang telah mempercayakan NU Care-LAZISNU sebagai mitra Program Kemaslahatan. 

“Atas terlaksananya dua program bantuan pembangunan di Cianjur dan program pengadaan perangkat laptop di Kota Bogor ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada BPKH, dan selamat kepada lembaga yang telah menerima manfaat dari Program Kemaslahatan. Mohon agar bantuan yang diberikan dapat dijaga dan mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan fungsinya,” pesannya.

Kepala Divisi Registrasi dan Analisis BPKH RI, Agung Sri Hendarsa menjelaskan bantuan yang disalurkan tersebut sesuai dengan komitmen BPKH dalam menyalurkan nilai manfaat dari hasil Dana Abadi Umat (DAU).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terkait pengelolaan keuangan haji dan diatur juga dalam Peraturan BPKH Nomor 7 tentang prioritas kegiatan kemaslahatan, yang salah satunya adalah peningkatan sarana prasarana pendidikan dan dakwah serta pengembangan bidang sosial keagamaan.

“Sesuai dengan amanat Undang-undang, BPKH RI mengelola dana haji dan dana kemaslahatan (Dana Abadi Umat). Dana yang dikelola BPKH yakni sekitar Rp170 triliun, yang berasal dari pengembangan investasi syariah total Rp135 triliun dana setoran awal 5,5 juta calon jamaah haji. Dari keseluruhan dana tersebut, sejumlah Rp3,8 triliun merupakan Dana Abadi Umat,” jelas Agung.

Dana tersebut, lanjutnya, yang kemudian dikembangkan sesuai prinsip syariah dan menghasilkan sekitar Rp230 miliar per tahun. Dana pengembangan ini yang kemudian menjadi sumber dari penyaluran Program Kemaslahatan.

“Jadi seluruh dana yang digunakan dalam Program Kemaslahatan, termasuk bantuan pembangunan sarana pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan dan pengembangan ekonomi umat, sama sekali tidak menggunakan setoran awal jamaah haji, melainkan dari nilai manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH RI sesuai dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

Pihaknya menyebut terdapat tujuh ruang lingkup kegiatan Program Kemaslahatan yaitu (1) pelayanan ibadah haji; (2) pendidikan dan dakwah; (3) kesehatan; (4) sosial keagamaan; (5) pemberdayaan ekonomi umat; (6) sarana prasarana ibadah, serta (7) tanggap bencana.

“Program yang saat ini kita resmikan termasuk ke dalam lingkup pendidikan dan dakwah Program Kemaslahatan, yakni pembangunan ruang kelas MA Al Hidayah Cianjur, dan pengadaan 40 perangkat laptop bagi guru-guru RA swasta di Kota Bogor. Adapun untuk pembangunan ruang kantor Sertifikasi Halal Yayasan Halal Thoyyib merupakan wujud komitmen kami dalam ruang lingkup sosial keagamaan” kata Agung.

Sementara itu, perwakilan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Wahyu Mulyana menyampaikan latar belakang munculnya tiga program tersebut.

“Selamat atas bantuan yang telah diterima oleh masing-masing lembaga. Tiga program ini dimulai dari penyampaian aspirasi para masyarakat atas kebutuhan di masing-masing lembaga, maka aspirasi tersebut diarahkan untuk diajukan dalam bentuk proposal kepada Program Kemaslahatan BPKH,” tutur Wahyu.

Ia berharap, program bantuan yang disalurkan tidak hanya bermanfaat bagi para penerima akan tetapi juga menjadi amal jariyah bagi BPKH dan NU Care-LAZISNU.

“Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Madrasah Aliyah Al Hidayah dan Yayasan Halal Thoyyib Cianjur, dan PD IGRA Kota Bogor mendapat persetujuan atas proposal yang diajukan. Bantuan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk para penerimanya tetapi juga menjadi amal jariyah untuk semua pihak yang terlibat, yakni BPKH dan NU Care-LAZISNU yang telah menjadi mitra kemaslahatan,” ujarnya.

Turut hadir pada peresmian dan serah terima bantuan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor H Dede Supriatna, Tim Program Kemaslahatan NU Care-LAZISNU PBNU, tokoh masyarakat setempat, serta guru-guru Raudhatul Athfal (RA) se-Kota Bogor.