Nasional

Aliansi Selamatkan Bangsa Sampaikan Empat Tuntutan, Ancam Kembali Demo di DPR

Selasa, 10 November 2026 | 19:45 WIB

Aliansi Selamatkan Bangsa Sampaikan Empat Tuntutan, Ancam Kembali Demo di DPR

Massa Aliansi untuk Selamatkan Bangsa mengakhiri demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026) dengan membacakan pernyataan sikap berisi empat tuntutan. (Foto: NU Online/Fathur)

Jakarta, NU Online

Massa Aliansi untuk Selamatkan Bangsa mengakhiri demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dengan membubarkan diri setelah membacakan pernyataan sikap berisi empat tuntutan.


Massa menyatakan akan kembali mendatangi DPR pada Rabu atau Kamis. Mereka juga mengancam akan menyasar kantor-kantor partai politik jika parlemen tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


Menurut salah satu orator, aksi tersebut bukan akhir perjuangan, melainkan bagian dari langkah panjang menuju proses pemakzulan Gibran. Ia menyebut aliansi akan kembali ke Senayan dalam waktu dekat.


"Tentunya perjuangan kita bukan berakhir di sini. Kami dari Aliansi Selamatkan Bangsa akan di hari Rabu atau Kamis kita akan datang lagi ke DPR. Karena ini perjuangan panjang sampai pada proses pemakzulan," kata orator di lokasi aksi.


Aksi tersebut diikuti sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, antara lain DPD GMNI Jakarta, PP PMKRI, Koalisi Rakyat Sipil Jakarta, PMII Jakarta, HMI MPO Jakarta, SEMMI Tangerang Selatan, dan DPM Indonesia.


Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak partai politik dan DPR menggunakan hak konstitusional, termasuk hak menyatakan pendapat, untuk memproses pemakzulan Gibran.


"Mendesak partai-partai politik dan DPR RI untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya termasuk menyatakan hak pendapat guna pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Partai politik harus berdiri sebagai penjaga hukum dan konstitusi, bukan justru menjadi beban konstitusi dan sumber utama masalah republik ini," bunyi pernyataan yang dibacakan orator.


Kedua, massa meminta negara menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kerusakan lingkungan, termasuk menindak korporasi yang dianggap merusak alam.


Ketiga, mereka mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok melalui intervensi pasar. Keempat, massa menolak kebijakan perpajakan baru yang dinilai semakin membebani masyarakat.


"Menolak tegas segala bentuk kebijakan perpajakan baru yang semakin menindas masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang kian berat bagaikan kondisi ketika di zaman VOC," ujar orator lainnya.


Massa juga menyampaikan langkah yang akan ditempuh jika DPR tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut. Aliansi menyatakan akan mendatangi kantor-kantor partai politik karena menilai partai-partai menjadi sumber persoalan akibat menguasai berbagai cabang kekuasaan.


“Tentunya kita menyadari bahwasanya ketika DPR tidak menggunakan haknya, kami akan datang ke kantor-kantor partai karena merekalah sumber masalah sebenarnya. Buktinya mereka menguasai yudikatif, mereka menguasai eksekutif, mereka juga menguasai legislatif. Merekalah sumber persoalannya,” katanya.


Orator menjelaskan, pembubaran aksi hari itu merupakan bagian dari strategi untuk menghemat tenaga bagi demonstrasi berikutnya yang direncanakan lebih besar dan tepat sasaran.


"Dan kami berharap energi, tentunya aksi kita sampai di sini, kita juga mempunyai hitungan, energi kita kita siapkan untuk yang lebih besar yang dan lebih tepat sasaran," terangnya.


Ia menambahkan, aliansi menyiapkan tahap akhir perjuangan yang disebutnya sebagai end game. Menurutnya, tahap tersebut memiliki batas waktu yang dikaitkan dengan kemampuan negara dalam menyejahterakan rakyat.


"Sehingga proses pemakzulan menjadi pelajaran bangsa, menjadi sejarah muda mampu memakzulkan tinggal satu step lagi ada yang dinamakan dengan end game kawan-kawan. Kita siapkan end game-nya. Kita nyatakan secara terbuka. Ada waktu end game-nya ketika negara tidak mampu menyejahterakan rakyat," pungkasnya.