Jeddah, NU Online

Perubahan regulasi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf dalam Hajj Conference and Exhibition di Jeddah, Arab Saudi, Ahad (8/11/2026).

Irfan berharap setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi jamaah.

Menurutnya, melayani jutaan umat Islam dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, sosial, dan kemampuan ekonomi yang beragam bukanlah pekerjaan mudah.

“Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Arab Saudi dan seluruh negara pengirim jamaah,” tulis Menhaj dalam keterangan tertulis yang diterima NU Online, Senin (9/11/2026).

Menhaj juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran Pemerintah Arab Saudi atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji dari seluruh dunia.

Ia menilai keberhasilan pelayanan haji tidak hanya tercermin dari kelancaran pelaksanaan ibadah, tetapi juga pengalaman berharga yang dibawa jamaah setelah kembali ke negara masing-masing.

“Pelayanan haji menghadirkan senyuman, doa, dan air mata kebahagiaan. Pengalaman itu akan selalu dikenang jamaah dan dibagikan kepada keluarga serta masyarakat ketika mereka kembali ke tanah air,” tuturnya.

Irfan juga mengapresiasi transformasi pelayanan haji yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, terdapat tiga aspek transformasi yang memberikan kesan kuat bagi Misi Haji Indonesia.

“Ketiganya meliputi transparansi persiapan, efektivitas koordinasi lintas sektor, dan keterbukaan terhadap masukan negara-negara pengirim jamaah,” katanya.

Pertama, transparansi dan kepastian lini masa persiapan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dinilai telah memberikan informasi secara terbuka serta menetapkan tahapan persiapan dengan jelas dan disiplin.

“Kepastian tersebut membantu negara pengirim jamaah menyelesaikan persiapan lebih awal, mengidentifikasi potensi kendala, dan mengambil langkah penyelesaian dengan cepat,” tulis Menhaj.

Kedua, efektivitas koordinasi lintas sektor melalui kebijakan one-stop policy. Sistem tersebut memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai otoritas Arab Saudi, mulai dari bidang penerbangan, imigrasi, media, hingga keamanan.

Ketiga, keterbukaan Pemerintah Arab Saudi dalam menerima masukan dari negara-negara pengirim jamaah. Menhaj menilai ruang dialog dan kesempatan menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.

Ia menceritakan salah satu percakapannya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang menanyakan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar jamaah Indonesia memperoleh pelayanan terbaik.

“Setiap misi haji tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dilibatkan dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji,” ungkapnya.

Menhaj juga membagikan pengalaman Indonesia sebagai negara yang baru memiliki Kementerian Haji dan Umrah pada 2025. Penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M menjadi pengalaman pertama kementerian tersebut dalam mengelola pelayanan haji secara langsung.

Dalam proses tersebut, dukungan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dinilai membantu Indonesia menghadapi berbagai kebutuhan operasional. Koordinasi mingguan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan menyelesaikan persoalan yang muncul.

Komunikasi langsung dengan pejabat senior Arab Saudi juga terbuka sehingga berbagai kendala dapat ditangani lebih cepat.

“Alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan tahun pertama penyelenggaraan haji dengan baik, bahkan dengan sejumlah capaian yang lebih baik dibandingkan musim haji sebelumnya,” tandasnya.