Jakarta, NU Online

Sejumlah peserta aksi membagikan pembalut kepada masyarakat di tengah bergulirnya gugatan terhadap ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut tercatat dalam Perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026.

Aksi pembagian pembalut itu terpantau NU Online saat meliput demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Salah satu peserta aksi, Maya, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi bahwa pembalut adalah kebutuhan dasar perempuan, bukan barang untuk memenuhi gaya hidup.

Menurutnya, kebutuhan tersebut harus dipenuhi setiap bulan selama perempuan mengalami menstruasi. Karena itu, pengeluaran untuk membeli pembalut tidak dapat dihindari.

“Untuk saya sendiri memberatkan. Meskipun sebagian orang mampu, dengan adanya pajak ini kami merasa keberatan. Apalagi pembalut itu kebutuhan, bukan gaya hidup. Perempuan mengalami menstruasi satu bulan sekali, bukan setahun sekali,” katanya kepada NU Online.

Selain pembalut, Maya juga berharap pajak buku dihapus karena keduanya dinilai memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat.

“Secepatnya saya mohon pajak pembalut ini beserta buku dihapus. Bagaimanapun, itu bukan termasuk gaya hidup, tetapi kebutuhan. Buku merupakan jendela pendidikan, apalagi pembalut adalah kebutuhan perempuan,” ujarnya.

Diketahui, MK telah menggelar sidang perdana perkara tersebut dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan I pada Selasa (10/11/2026) pukul 14.30 WIB.

Dalam perkara tersebut, pemohon Bernita Matondang mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan tersebut diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

“Pemohon mendalilkan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan dengan objek pengujian sepanjang Mahkamah menilai bahwa norma yang diuji memang menjadi dasar atau turut menentukan pengaturan fasilitas PPN yang dipersoalkan,” demikian dikutip dari berkas perkara yang diakses NU Online pada Senin (9/11/2026).