Disahkan Setelah 18 Tahun, Puan Berharap UU Perampasan Aset Beri Manfaat Luas
Kamis, 19 November 2026 | 12:30 WIB
Pimpinan DPR bersama Ketua Komisi III saat memberikan keterangan pers usai pengesahan UU Perampasan Aset. (Foto: NU Online/Fathur)
Jakarta, NU Online
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat memberikan manfaat luas bagi bangsa dan negara. Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menyebut pengesahan ini menjadi momentum penting setelah rancangan regulasi tersebut bergulir di DPR selama 18 tahun.
"Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah insyallah pada hari ini kita akan mengesahkannya sebagai UU," kata Puan saat memimpin rapat paripurna.
Ia berharap undang-undang tersebut dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Puan juga menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset telah memperoleh persetujuan delapan fraksi dalam pengambilan keputusan tingkat I.
Cakupan pengaturan dalam RUU ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam ruang lingkupnya, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
"Insyaallah UU ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara," kata Puan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan sejumlah alasan yang membuat RUU Perampasan Aset dinilai mendesak untuk segera disahkan.
Ia menegaskan bahwa RUU tersebut bukan gagasan baru. Regulasi mengenai perampasan aset telah diusulkan sejak 18 tahun lalu. Sementara itu, Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan regulasi tersebut secara intensif sejak 2025.
Habiburokhman menyebut pengesahan RUU ini sebagai hasil dari penantian panjang masyarakat dan kerja legislasi DPR.
"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut. Menurut Habiburokhman, Dasco sejak awal mendorong Komisi III untuk mempercepat pembahasannya.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," ujarnya.
Habiburokhman mengatakan dukungan pimpinan DPR menjadi salah satu bagian dari proses panjang hingga RUU tersebut mencapai tahap pengesahan.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat melalui puluhan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
"Dalam pengundangannya kita mengedepankan yang namanya partisipasi publik bermakna atau meaningful participation. Komisi III menyelenggarakan setidaknya 87 kegiatan RDP dan RDPU," kata Habiburokhman dalam rapat paripurna.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian pembahasan, mulai dari RDPU bersama masyarakat, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, dibuka untuk publik.
"Seluruh kegiatan mulai dari RDPU dengan masyarakat, raker, rapat Panja, bahkan rapat timus, timsin yang adalah rapat teknis apa namanya penyempurnaan redaksi, dilakukan dengan full akses publik. Bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di balkon, disiarkan langsung di kanal YouTube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen, dan draf diunggah di laman DPR, dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang," pungkasnya.