Jakarta, NU Online

 

Dampak bencana tidak hanya dirasakan pada kerusakan fisik, tetapi juga menghantam ekonomi masyarakat. Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang terlalu fokus mengejar pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen kerap mengabaikan risiko bencana.

 

“Akibat dari ambisius pertumbuhan ekonomi, masyarakat menjadi semakin rapuh ketika bencana alam datang, seperti di Aceh, Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Papua,” ujar Wisnu dalam Diskusi Lapor Iklim Pascabanjir Sumatra & Jelang Ramadan 2026: Ekonomi, Ekologi, dan Ketahanan Sosial, Selasa (10/2/2026).

 

Wisnu menjelaskan dalam berbagai penelitian menunjukkan keluarga yang terdampak bencana memiliki risiko jatuh miskin jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak terdampak.

 

“Daerah rawan bencana akan tetap miskin meskipun ekonominya akan tumbuh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana,” katanya.

 

Ia mendorong agar kebijakan pembangunan lebih menekankan ketahanan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.

 

“Kebijakan ekonomi harus selaras antara pertumbuhan dan mitigasi risiko bencana termasuk untuk perlindungan aset rumah tangga,” ujar Wisnu.

 

Wisnu menilai keterkaitan antara bencana, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi kerap diabaikan pemerintah sejak awal.

 

Menurutnya, kebijakan ekonomi sering tidak berangkat dari data peta kerawanan bencana. Praktik pembangunan yang berjalan justru masih didominasi pola eksploitasi sumber daya alam secara cepat demi keuntungan jangka pendek, sedangkan manfaatnya tidak dinikmati masyarakat lokal.

 

“Sehingga praktik-praktik ekonomi yang berjalan itu modenya tebang cepat dan keruk lahan. Mudah untuk mendapatkan untung cepat dan hasilnya tidak dinikmati masyarakat yang menempati wilayah dengan SDA (sumber daya alam) itu sendiri,” katanya.

 

Wisnu juga menyoroti pemangkasan anggaran kebencanaan, termasuk minimnya alokasi untuk pemulihan, di tengah besarnya kerugian akibat bencana di sejumlah provinsi.

 

Ia menegaskan, sebagai negara rawan bencana, Indonesia seharusnya menjadikan penghitungan risiko sebagai variabel utama dalam kebijakan fiskal dan investasi.

 

“Pertumbuhan kita di negara kita biasanya yang pertama neglecting externalities, eksternalitas itu, kemudian tidak dipedulikan, diacuhkan, jadi kemudian kebijakan fiskal, investasi itu mengabaikan adanya variabel bencana, risiko-risiko yang muncul,” ujarnya.

 

Wisnu juga mengingatkan bahaya miskalkulasi spasial, seperti ekspansi infrastruktur di wilayah pesisir, lembah, dan lereng tanpa mitigasi risiko. Ia mendorong pemerintah untuk menghindari bias mengejar produk domestik bruto jangka pendek.

 

Menurutnya, penghitungan dampak jangka panjang penting untuk menekan risiko bencana, termasuk perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan.

 

“Mereka mencari yang cepat untung, padahal kita tidak boleh mencari yang cepat untung, kita harus berpikir jangka panjang,” tegas Wisnu.