DPR Sahkan UU Perampasan Aset, PBNU Harap Tata Kelola Negara Makin Baik dan Bersih
Kamis, 19 November 2026 | 13:15 WIB
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Asrorun Niam Sholeh menyambut baik pemerintah dan DPR RI atas pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pengesahan aturan tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem bernegara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
"Apresiasi Presiden dan DPR RI atas pengesahan UU Perampasan Aset. Ini momentum untuk perbaikan sistem bernegara. Mewujudkan good governance and clean government," katanya kepada NU Online, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, UU tersebut perlu segera disosialisasikan agar dipahami masyarakat dan penyelenggara negara. Ia berharap aturan itu dapat berjalan efektif dalam mencegah tindak pidana.
"Semoga efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana keuangan," jelasnya.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan.
Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Pengesahan RUU tersebut mencakup sepuluh pokok materi pengaturan. Berikut rinciannya:
Pertama, prinsip dan asas hukum. Perampasan aset berlandaskan prinsip dan asas hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Kedua, ruang lingkup tindak pidana dan aset. Pengaturan mencakup jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong, perdagangan berkedok investasi, dan saham bodong. Kasus-kasus tersebut telah menimbulkan kerugian besar dan membuat banyak korban menanti pemulihan hak.
Ketiga, ancaman pidana. Pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Mekanisme ini mengatur pembagian kewenangan dan tahapan penanganan aset, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, perlindungan pihak ketiga. Pihak ketiga yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan, dengan tetap dibebani kewajiban pembuktian dan diberi kesempatan yang memadai.
Keenam, pengembalian aset kepada korban. Aset diupayakan dapat dikembalikan secara optimal kepada korban langsung tindak pidana. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengelolaan aset. Lembaga yang berwenang bertugas mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pengawasan independen. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme perampasan aset dirancang dengan ketentuan untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya.
Kesepuluh, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan aset memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.