Jakarta, NU Online 

Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor bidang pertanian Caswiyono Rusydie berharap, peringatan hari tani ini dijadikan sebagai momentum untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan menyejahterakan petani. 

Upaya ini, menurutnya, harus dilakukan dengan merevisi berbagai kebijakan terkait dengan pangan dan pertanian, terutama menghentikan impor pangan dan memperkuat petani dalam negeri. 

“Langkah ini semakin mendesak di tengah berbagai problem yang dihadapi petani dan dunia pertaian dalam negeri,” katanya di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Senin (24/9) ketika diminta komentar tentang Hari Tani Nasional.

Menurut Ketua DPN Gerbang Tani ini, di negeri agraris ini petani tidak semakin sejahtera, bahkan sebagian besar di antaranya hidup miskin. Situasi ini tidak lepas dari pendekatan pembangunan dan berbagai kebijakan di bidang pertanian yang tidak berpihak pada petani. Salah satu yang belakangan ramai diperbicangkan adalah terkait kebijakan importasi. Di saat banyak produk petani tdak terserap pasar, pemerintah justru membuka kran impor berbagai bahan pangan secara besar-besaran. 

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah kembali mengeluarkan izin impor beras bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 1 juta ton pada pertengahan tahun ini. Izin impor ini merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya pemerintah secara berturut-turut mengeluarkan izin impor beras sebesar 500 ribu, sebanyak dua kali kepada Bulog. 

“Jadi di tahun ini saja, pemerintah sudah mengimpot 2 juta ton beras. Selain beras, pemerintah juga membuka kran impor bawang putih sebanyak 450.000 ton dan garam sebesar 2,37 juta ton dari target impor garam pada tahun 2018 ini sebesar 3,7 juta ton. Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan izin impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 1,8 juta ton tahun ini,” bebernya.  

Kebijakan impor yang terus berlanjut, menurut pegiat pertanian dari Batang ini, merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan pangan negeri ini. Sebagai negara agraris seharusnya Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangannya sendiri, tak bergantung dengan negara lain. Maraknya impor bahan pangan telah mengerus hasil pertanian dalam negeri yang berdampak pada semakin miskinnya petani dalam negeri.

Pemerintah selalu berdalih, impor pangan dilakukan karena produk pertanian dalam negeri dianggap tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Alasan ini menurutnya tidak masuk akal, sebab kualitas dan kuantitas produk itu bisa ditingkatkan. Justru tugas pemerintah adalah meningkatkan produksi dalam negeri itu, apalagi dengan anggaran kementerian pertanian yang begitu besar. (Abdullah Alawi)