Jakarta, NU Online

Jaringan Gusdurian mendesak kepolisian mengusut dugaan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta. Desakan tersebut muncul menyusul dugaan penembakan gas air mata, penangkapan paksa, hingga kekerasan terhadap peserta aksi.

 

Desakan itu tertuang dalam pernyataan sikap Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian yang dirilis di Yogyakarta pada Rabu (11/11/2026).

 

Dalam pernyataannya, Gusdurian menjelaskan bahwa ribuan warga Yogyakarta turun ke jalan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Aspirasi yang disuarakan mencakup persoalan pelestarian lingkungan, perbaikan ekonomi, dan penegakan hukum.

 

Menurut Gusdurian, aksi berlangsung damai dan tertib hingga pukul 19.30 WIB. Namun, situasi berubah ketika massa mulai membubarkan diri dan kericuhan terjadi di sejumlah titik.

 

"Sayangnya, aparat kepolisian kemudian melakukan tindakan-tindakan membabi buta dengan menembakkan gas air mata, melakukan penangkapan paksa disertai tindakan kekerasan, dan bahkan menerjunkan tentara dalam menangani situasi yang tidak terkendali itu," demikian bunyi pernyataan sikap yang diterima NU Online.

 

Gusdurian menyebut tindakan represif tersebut berlanjut hingga dini hari. Sejumlah peserta aksi terdesak masuk ke lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). Bahkan, pengejaran terhadap massa disebut masih berlangsung meskipun mereka telah berada di kawasan kampus.

 

Selain itu, aparat disebut menembakkan gas air mata di sekitar Rumah Sakit Panti Rapih yang lokasinya tidak jauh dari kampus UGM.

 

Gusdurian menilai pengerahan personel TNI beserta kendaraan taktis dalam pengamanan demonstrasi merupakan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive power). Mereka juga menyoroti penangkapan paksa terhadap peserta aksi yang disertai dugaan kekerasan.

 

"Di negara demokrasi, kritik adalah bentuk kecintaan warga terhadap situasi berbangsa dan bernegara yang harus diberikan ruang," demikian pernyataan tersebut.

 

Atas peristiwa itu, Jaringan Gusdurian menyampaikan lima poin sikap.

 

Pertama, mengecam tindakan represif aparat dan pengerahan kekuatan secara berlebihan dalam menangani demonstrasi.

 

Kedua, mendesak kepolisian segera membebaskan warga yang ditangkap secara paksa serta mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap peserta aksi.

 

Ketiga, meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan merealisasikan tuntutan demonstran. Tuntutan tersebut antara lain menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta menghentikan program yang dinilai bermasalah, seperti Koperasi Desa (Kopdes), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan food estate.

 

Keempat, meminta pemerintah mengalihkan anggaran program yang dinilai bermasalah ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan dan perbaikan infrastruktur.

 

Kelima, menolak pelibatan kembali militer dalam urusan sipil atau praktik dwifungsi. Jaringan Gusdurian mengingatkan bahwa keterlibatan tentara dalam urusan sipil bertentangan dengan semangat reformasi.

 

"Memberikan keleluasaan tentara dalam urusan sipil sama dengan mengkhianati reformasi dan berupaya melahirkan kembali pemerintahan yang otoriter," demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.