Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2022-2027 secara resmi telah punya sistem kaderisasi baru. Seluruh proses penyusunan sistem kaderisasi baru ini bermula dari rapat perdana PBNU pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat ini digelar malam, setelah secara resmi dikukuhkan pada siang di hari yang sama.

 

Salah satu pembicaraan dalam rapat perdana itu adalah soal kaderisasi di lingkungan NU. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf merasa resah dengan dualisme sistem kaderisasi yang terjadi selama beberapa tahun silam.

 

Kedua kaderisasi itu adalah Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) dan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU). MKNU merupakan sistem kaderisasi formal yang dibuat sebagai syarat menjadi pengurus NU, sedangkan PKPNU adalah kaderisasi untuk menjadi penggerak dan membersamai Nahdliyin di akar rumput.

 

Karena kerap terjadi perselisihan antara para alumni dari kedua kaderisasi itu, Gus Yahya bersama jajaran PBNU 2022-2027 kemudian menertibkan MKNU dan PKPNU. Lalu berencana untuk membuat jenjang kaderisasi yang baru.

 

“Ada semacam dualisme di dalam pelatihan kader formal di lingkungan NU ini. ini harus segera kita benahi dan kita tertibkan karena eksesnya sangat negatif. Di Jawa Timur sendiri, PKPNU sudah menjadi geng (kelompok) berhadapan dengan geng MKNU. Lalu bersaing untuk memperebutkan kepemimpinan NU dalam konferensi-konferensi,” ungkap Gus Yahya di Balikpapan, Kalimantan Timur.

 

Moratorium Kaderisasi
PBNU kemudian menggelar rapat gabungan jajaran syuriyah dan tanfidziyah di Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Bogor, Jawa Barat, pada 9 Maret 2022. Rapat ini memutuskan bahwa PBNU melakukan penangguhan sementara atau memoratorium sistem kaderisasi MKNU dan PKPNU.

 

Keputusan tentang moratorium kaderisasi itu tertuang dalam poin kedua surat bernomor 219/C.I.34/03/2022 yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib ‘Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf.

 

“Untuk menyempurnakan sistem dan manajemen kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memutuskan untuk melakukan penangguhan sementara (moratorium) kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama terhitung sejak diterbitkannya surat ini,” demikian bunyi surat keputusan PBNU pada Maret 2022 itu.

 

Kaderisasi di Tangan Lakpesdam
Setelah melakukan moratorium, PBNU kemudian menyerahkan tanggung jawab penyusunan sistem kaderisasi kepada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU di bawah pengawasan Wakil Ketua Umum PBNU H Nusron Wahid.

 

Ketua Lakpesdam PBNU H Ulil Abshar Abdalla menyambut baik penyerahan tugas ini. Ia bahkan menyebut bahwa tugas kaderisasi ini merupakan era baru Lakpesdam PBNU.

 

“Selama ini Lakpesdam bekerja dalam ritme yang tidak menyiapkan lembaga untuk melakukan kaderisasi formal seperti PKPNU dan MKNU. Ini benar-benar era baru Lakpesdam,” ungkap Gus Ulil dalam serah terima jabatan Lakpesdam PBNU di Kampus Unusia Jakarta, pada 31 Maret 2022.

 

Proses Penyusunan Sistem Kaderisasi
Selama kurang lebih dua bulan, Lakpesdam bersama jajaran PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan menyusun sistem kaderisasi baru di lingkungan NU. Kemudian digelar agenda pertemuan calon instruktur sekaligus melakukan finalisasi materi kaderisasi baru di Hotel Yuan Garden pada pertengan Mei 2022.

 

Proses ini kemudian menghasilkan tiga model jenjang kaderisasi yakni Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU), Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (P-MKNU), dan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU).

 

“Namanya masih melanjutkan pengaderan sebelumnya. Hanya saja, kita bubuhkan atau sisipkan nama yang menunjukkan jenjangnya. Jadi PD-PKPNU untuk dasar, PMKNU untuk menengah. Kemudian tingkat tinggi, AKN-NU yang nanti mencetak para kader yang bisa menjadi pengurus di tingkat wilayah atau pun pengurus besar,” ungkap Gus Ulil, Selasa (17/5/2022).

 

Sistem kaderisasi terbaru di tubuh NU itu kemudian dibahas dan diputuskan di dalam Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Jumat-Ahad (20-22/5/2022).

 

Moratorium Kaderisasi Dicabut
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengumumkan bahwa moratorium kaderisasi dicabut. Ia menyampaikan, PD-PKPNU mulai dilaksanakan pada Dzulqa’dah 1443 atau awal Juni 2022. Pelaksanaan PMKNU dan AKN-NU akan menyusul.

 

“Kita sudah bisa memulai kembali pelaksanaan pendidikan kaderisasi. Saya mendapatkan laporan, sudah ada sembilan titik yang siap melaksanakan pelatihan kader. Tentu dengan acuan, kurikulum, dan ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan pada Konbes ini. Dengan demikian, moratorium pelatihan kader dicabut,” ungkap Gus Yahya.

 

Pencabutan moratorium itu diungkapkan Gus Yahya sesaat setelah Sidang Pleno II tentang Pengesahan Hasil Sidang-Sidang rampung, dalam gelaran Konbes NU di Hotel Yuan Garden Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2022). Konbes NU 2022 juga mengesahkan beberapa Peraturan Perkumpulan (Perkum), salah satunya Perkum tentang Sistem Kaderisasi.

 

Kaderisasi Dimulai per 1 Juni
Ketua Lakpesdam PBNU H Ulil Abshar Abdalla mengumumkan, kaderisasi baru di NU mulai berlangsung per 1 Juni 2022. Pernyataan ini menyusul keputusan PBNU dalam Konbes NU di Hotel Yuan Garden pada 21 Mei 2022.

 

“Kaderisasi mulai 1 Juni dan seterusnya akan berlangsung dengan menggunakan metode baru yaitu dengan tiga jenjang, dasar, menengah, tinggi,” ungkap Gus Ulil dalam Silaturahim Lakpesdam Nusantara (Silaknus) di lantai 8 Gedung PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Mei 2022.

 

Sistem Kaderisasi Diluncurkan
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf secara resmi meluncurkan sistem kaderisasi baru. Peluncuran ini dilakukan di lantai 3 Kantor PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat dan diikuti oleh seluruh pengurus NU di tingkat cabang dan wilayah se-Indonesia secara daring, pada Jumat, 3 Juni 2022.

 

“Kita mulai hari ini permulaan dari dilaksanakannya program pelatihan kader regular secara nasional. Terutama untuk melakukan pelatihan di tingkat dasar yaitu Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU),” ungkap Gus Yahya.

 

Kewajiban pelaksanaan kaderisasi
Di dalam Perkum tentang Sistem Kaderisasi diatur mengenai kewajiban pelaksanaan program kaderisasi. Kewajiban ini mengikat dari level pengurus besar hingga pengurus majelis wakil cabang di seluruh Indonesia. PBNU minimal menyelenggarakan satu kali AKN-NU dalam satu tahun.

 

Lalu PWNU klasifikasi I wajib menyelenggarakan P-MKNU minimal dua kali dalam satu tahun, sedangkan bagi PWNU dengan klasifikasi II dan III memiliki kewajiban melaksanakan P-MKNU minimal satu kali dalam setahun.

 

Sementara PCNU dengan klasifikasi I wajib menyelenggarakan P-MKNU minimal satu kali dalam satu tahun. Bagi PCNU di daerah klasifikasi II dan III menyelenggarakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam satu tahun. Terakhir untuk MWCNU klasifikasi I wajib menggelar PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun.

 

PMKNU Resmi Dilaksanakan
PBNU menggelar pengaderan tingkat menengah yakni P-MKNU pada pertengahan Muharram 1444 atau Agustus 2022. Ketua Lakpesdam PBNU H Ulil Abshar Abdalla menyampaikan PD-PKPNU telah dilaksanakan di lebih dari 70 titik se-Indonesia dalam waktu kurang dari dua bulan.

 

“Dalam waktu sebulan setengah sudah ada sekitar 73 titik pengaderan yang melibatkan 7500-8000 kader. Kemudian Gus Yahya ingin pendidikan menengah (PMKNU), terutama untuk pengurus cabang, segera dimulai. Gus Yahya memerintahkan agar seluruh pengurus cabang se-Indonesia segera mengikuti pendidikan di tingkat menengah,” ungkap Gus Ulil kepada NU Online pada Jumat, 29 Juli 2022.

 

Pendidikan Instruktur Nasional
Sebelum melaksanakan PMKNU di beberapa daerah, terlebih dulu PBNU menggelar Pendidikan Instruktur Nasional (PIN). Agenda ini dibuka langsung oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Gedung PBNU pada Selasa, 23 Agustus 2022.

 

PIN dilaksanakan selama lima hari. Mulai Selasa (23/8/2022) hingga penutupan pada Sabtu (27/8/2022). Lokasi pendidikan ini dialihkan ke Sentul, Bogor, Jawa Barat, mulai Rabu (24/8/2022) setelah para peserta menyambut kedatangan Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri di PBNU.

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PBNU H Nusron Wahid mengatakan bahwa terdapat tiga PWNU yang sudah terlebih dulu menyatakan kesiapannya untuk menggelar PMKNU. Ketiganya yaitu PWNU Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Kini, gelaran kaderisasi sudah digelar di sejumlah wilayah dan cabang NU se-Indonesia.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Aiz Luthfi