Jakarta, NU Online

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak dilakukannya investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden kekerasan saat kenduri Maulid Nabi Muhammad saw di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka.

 

Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Rizal (20). Sementara itu, dari 13 warga yang mengalami luka-luka, beberapa di antaranya merupakan perempuan. Bahkan, seorang korban perempuan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

 

Komnas Perempuan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Abzalul Rizal sekaligus menyatakan solidaritas kepada seluruh warga yang menjadi korban.

 

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengatakan terdapat sejumlah dugaan tindakan kekerasan di lapangan. Tindakan tersebut meliputi penginjakan terhadap warga hingga mengalami sesak dada, penyisiran hingga ke dalam rumah, perusakan meunasah dan rumah warga, serta penghancuran makanan yang disiapkan untuk kegiatan Maulid. Rangkaian tindakan itu dilaporkan terjadi di tengah perayaan Maulid dan proses dialog antara warga dengan aparat keamanan terkait pengibaran bendera.

 

Dahlia menyesalkan dugaan rangkaian kekerasan tersebut. Menurutnya, tindakan itu berpotensi bertentangan dengan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28G, dan 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

 

“Kekerasan ini meninggalkan ketakutan dan berpotensi menimbulkan trauma mendalam, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang menyaksikan warga tiarap di tengah suara tembakan,” ujarnya kepada NU Online, Senin (9/11/2026).

 

Ia menjelaskan, bagi perempuan Aceh yang pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan selama masa konflik, kehadiran pasukan bersenjata di lingkungan gampong dapat membangkitkan ingatan traumatis.

 

Dahlia menambahkan, pengalaman tersebut mencakup penyiksaan, kekerasan seksual, kehilangan anggota keluarga, hingga kehilangan rumah akibat konflik masa lalu yang pemulihannya belum tuntas.

 

“Perempuan juga paling lama menanggung dampaknya, sebagai korban langsung, pendamping korban luka, dan keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

 

Komnas Perempuan mendesak Panglima TNI memastikan penghentian pelibatan prajurit dalam pengamanan warga sipil yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Komnas Perempuan juga meminta aparat keamanan tidak melakukan penyisiran maupun intimidasi terhadap warga Pulo Keunari,” tegas Dahlia.

 

Selain itu, pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan aparat penegak hukum didesak segera melakukan penegakan hukum secara serius atas dugaan kekerasan tersebut.

 

“Pemerintah juga harus menjamin rasa aman pada warga pascaperistiwa, serta menjamin pemulihan korban dan keluarganya, termasuk dukungan psikososial yang responsif gender bagi korban dan warga Pulau Kenari,” ujarnya.

 

Komnas Perempuan turut meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan pemantauan dan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM serta memastikan perlindungan bagi korban.

 

Komnas Perempuan juga mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan dukungan perlindungan kepada saksi dan korban, pungkas Dahlia.