Jakarta, NU Online

Pengakuan terhadap perjuangan perempuan dalam sejarah bangsa dinilai masih belum mendapatkan ruang yang setara. Padahal, perempuan memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang, mulai dari perjuangan politik, pendidikan, perlawanan terhadap kolonialisme, hingga memperjuangkan hak-hak dasar di bidang sosial dan ekonomi.

 

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Daden Sukendar, mengatakan pengalaman, kontribusi, dan kepemimpinan perempuan masih belum terakomodasi secara memadai dalam catatan sejarah nasional.

 

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertema Pustaka, Kuasa, dan Ingatan: Menghidupkan Kembali Perjuangan Pahlawan Perempuan dalam Gelar Nasional yang digelar secara daring pada Selasa (10/11/2026).

 

“Perempuan memiliki peran sebagai pemimpin. Banyak sekali perempuan yang memiliki keberanian bukan hanya dengan turun ke medan perang melainkan juga melalui pemikiran,” ujarnya.

 

Daden menjelaskan, perjuangan perempuan tidak hanya diwujudkan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, kebudayaan, dan berbagai bidang lainnya. Perempuan memiliki keberanian, pengalaman, serta kontribusi tersendiri dalam kepemimpinan nasional.

 

“Misalnya dari sektor pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Perempuan tidak hanya mendampingi laki-laki, tetapi mempunyai keberanian, pengalaman, kontribusi tersendiri dalam kepemimpinan nasional,” lanjutnya.

 

Menurutnya, nilai kepemimpinan dan kepahlawanan selama ini kerap dilekatkan pada laki-laki. Padahal, perempuan memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa. Mengabaikan perjuangan mereka sama artinya dengan menghilangkan separuh sejarah Indonesia.

 

“Bagi Komnas Perempuan, mengangkat tema kepahlawanan perempuan bukan hanya menjadi media penghormatan terhadap tokoh-tokoh perempuan, melainkan juga cara untuk bisa memunculkan peran-peran kepemimpinan perempuan dalam sejarah nasional,” katanya.

 

Ia menegaskan, pengakuan terhadap pahlawan perempuan juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas pengakuan dan kesetaraan.

 

“Di dalamnya terdapat hak atas pengakuan dan kesetaraan, termasuk penghormatan terhadap kepemimpinan perempuan agar tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa,” ucapnya.

 

Senada dengan Daden, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Melani Budianta, mengatakan kepahlawanan tidak harus ditunjukkan oleh sosok yang luar biasa. Menurutnya, keberanian dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan bentuk kepahlawanan.

 

Ia mencontohkan Marsinah, seorang buruh yang berani memperjuangkan kepentingan orang lain. “Banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama perempuan, yang melakukan hal-hal tersebut. Begitulah kita meredefinisikan kembali kepahlawanan. Pada Hari Pahlawan setiap 10 November, kita merayakan kepahlawanan orang-orang kecil,” ujarnya.

 

“Mereka tidak harus jadi intelektual yang hebat, tetapi memiliki empati, berani menyuarakan kepedulian pada orang lain, serta bersedia mengorbankan dirinya sendiri untuk menolong orang lain,” sambungnya.

 

Sementara itu, Pustakawan Ahli Pertama Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Regina Savitri, mengungkapkan bahwa memperkenalkan sejarah kepada generasi muda masih menjadi tantangan.

 

Menurutnya, sejarah perlu dikaitkan dengan kehidupan masa kini agar lebih dekat dengan pengalaman dan keseharian generasi muda.

 

“Salah satu pendekatan yang dilakukan Perpusnas adalah mengemas koleksi sejarah agar menjadi lebih dekat dengan masyarakat, seperti melalui pembuatan konten, siniar, atau promosi-promosi lain yang lebih relevan dengan generasi kita sekarang,” katanya.