Jakarta, NU Online

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban. Dalam kurun waktu 6 Oktober 2025 hingga 12 Oktober 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 1.084 kasus baru keracunan MBG. Jumlah ini menambah total korban sejak awal tahun menjadi 11.566 orang.

 

Korban MBG tidak hanya mengalami peningkatan secara jumlah, tetapi juga meluas secara wilayah. JPPI mencatat dua provinsi baru yang terkena dampak keracunan, yaitu Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo). Sebelumnya, kedua wilayah ini belum pernah dilaporkan mengalami insiden serupa.

 

“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, melalui keterangan yang diterima NU Online pada Selasa (14/10/2025).

 

Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statisti, tetapi hal tersebut adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. 

 

“Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya," tegasnya.

 

Dalam laporan mingguan tersebut, tiga wilayah dengan jumlah korban terbanyak pada pekan ini adalah Nusa Tenggara Timur dengan 384 korban di Timor Tengah Selatan, disusul Jawa Tengah sebanyak 347 korban yang tersebar di Karanganyar, Klaten, dan Salatiga, serta Kalimantan Selatan dengan 130 korban di Kabupaten Banjar. 

 

Lebih lanjut, JPPI juga merilis data akumulatif korban MBG sejak Januari hingga 12 Oktober 2025. Lima provinsi dengan jumlah korban tertinggi selama periode tersebut adalah Jawa Barat dengan 4.125 korban, Jawa Tengah sebanyak 1.666 korban, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 1.053 korban, Jawa Timur 950 korban, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 800 korban.

 

“JPPI menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” paparnya.

 

Lonjakan signifikan terjadi di dua provinsi terakhir yaitu Jawa Timur dan NTT, yang sebelumnya tidak termasuk dalam daftar lima besar hingga 30 September 2025. Ubaid menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan pengendalian mutu di lapangan dan meningkatnya eskalasi penyebaran kasus.

 

Tak hanya peserta didik yang menjadi korban. JPPI mengungkap bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga juga terdampak. Hal ini terjadi akibat paket MBG yang dibawa pulang atau didistribusikan melalui Posyandu, seperti yang dilaporkan di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.

 

JPPI kemudian menuntut lima rekomendasi untuk merespons keracunan tersebut. 

 

Pertama, perkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik. Draf Peraturan Presiden terkait MBG hingga kini masih tertutup rapat. Publik dan organisasi masyarakat sipil sama sekali belum tahu isi draf Perpres ini. Kita sudah sangat kecolongan. Anggaran triliunan bisa ngacir tanpa dasar hukum yang jelas. Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan. 

 

Kedua, bersihkan konflik kepentingan di dapur MBG. Konflik kepentingan merajalela di semua lini. Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri? Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Program publik tak bisa dikelola seperti bisnis keluarga kekuasaan. 

 

Ketiga, utamakan kualitas, bukan kuantitas. Obsesif mengejar target jutaan penerima justru mengorbankan mutu gizi dan keselamatan penerima. Program gizi seharusnya menyelamatkan, bukan mencelakakan. 

 

Keempat, ⁠libatkan kantin sekolah dan usaha lokal. JPPI mendukung usulan Kemendikdasmen untuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan paket MBG. Ini jauh lebih transparan, efisien, dan memperkuat ekonomi lokal dan sektor pendidikan. 

 

Kelima, tutup semua dapur MBG. JPPI mendesak penghentian total sementara semua dapur MBG hingga ada audit independen dan aturan hukum yang jelas. Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.