Jakarta, NU Online
 
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu keberlangsungan pendidikan. Sejumlah madrasah dan pesantren di kawasan terdampak karhutla antara lain di Kalimatan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, hingga Papua Barat Daya menghadapi beban berat akibat asap yang menghambat proses belajar mengajar.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan tim koordinasi penanganan bencana melalui program Kementerian Agama Peduli Bencana.

Ia menambahkan, tim tersebut dirancang menjadi badan permanen yang bekerja hingga tingkat daerah untuk menangani berbagai kejadian bencana.

“Sekarang kita sedang menyusun Kementerian Agama Peduli Bencana, tim koordinasi penanganan bencana,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (19/10/2026).

“Jadi ke depan ada badan yang permanen yang terus bekerja sampai ke bawah menangani semua bencana, termasuk kasus yang ada di Kalimantan,” lanjutnya.

Syafi’i mengatakan bahwa dampak asap karhutla telah mendorong penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak-anak agar tidak terpapar asap. Sejumlah madrasah masih menerapkan skema tersebut.

“Di Kalimantan itu untuk anak-anak sudah diizinkan mereka PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan sekarang ada yang (masih menerapkan) PJJ, jadi anak-anak diizinkan PJJ supaya tidak terdampak dengan asap itu,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pembentukan tim ini bertujuan memperkuat sinergi Kemenag dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah tersebut disiapkan untuk menghadapi beragam ancaman, mulai dari gempa megathrust, banjir bandang, hingga kebakaran hutan.

Tim koordinasi akan berfokus pada koordinasi penyaluran bantuan dan penanganan awal bencana, serta pendataan cepat dan akurat mengenai kondisi wilayah, infrastruktur keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan yang terdampak.

Senada, Inspektur Jenderal Kemenag Khairunnas mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait penanganan karhutla.

“Kita tadi pagi, berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait bencana karhutla ini. Sementara ini penanganan dari Kemenag baru PJJ,” ujarnya.

Khairunnas mengatakan bahwa badan tersebut dibentuk untuk membantu proses pendataan serta mengidentifikasi kebutuhan madrasah dan pesantren terdampak.

“Badan ini dibentuk supaya memudahkan mendata yang terdampak karhutla ini,” ucapnya.