Jakarta, NU Online

Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa dan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi 2.000 kader Pagar Nusa seluruh Indonesia di Gedung PBNU Lantai 5, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) menjelaskan kerja sama ini berangkat dari analisis kebutuhan di lapangan yang dilakukan organisasinya selama tiga tahun. 

Hasil analisis itu mendorong Pagar Nusa memperkuat bidang hukum sejak lembaga advokat dan bantuan hukum internal dibentuk satu tahun lalu. Guna memenuhi kebutuhan dasar di tiap cabang dan daerah, Pagar Nusa ingin mencetak sebanyak mungkin advokat. Setelah komunikasi yang intensif, DPN Indonesia dipilih sebagai mitra penyelenggara pendidikan profesi advokat.

"Setelah tiga tahun, kami menganalisis kebutuhan yang ada di lapangan memang kami di Pagar Nusa ingin memperkuat di bidang hukum. Dan akhirnya sudah 1 tahun terbentuk lembaga advokat dan bantuan hukum Pagar Nusa," ujarnya saat ditemui usai acara penandatanganan.

Gus Nabil menyebut calon peserta akan diinventarisasi dari seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah, lalu diseleksi di lembaga advokat dan bantuan hukum PP Pagar Nusa. Hanya kader yang dinilai layak yang dikirim mengikuti PKPA. Sementara kader terbaik selama PKPA berlangsung, dukungan tidak berhenti pada beasiswa PKPA tetapi berlanjut ke ujian profesi advokat hingga sumpah di pengadilan.

"Jadi seleksinya nanti akan berlapis tentu kita akan menyeleksi secara ketat. Karena kita ingin mengirimkan kader-kader terbaik," tuturnya.

Penandatanganan ini turut disaksikan Katib Syuriyah PBNU Ahmad Sudrajat. Ia menyampaikan bahwa PBNU menyambut baik kerja sama tersebut sebagai momentum membangun kesadaran dan kemampuan hukum kader Pagar Nusa yang sekaligus kader Nahdlatul Ulama. 

Menurut Sudrajat, langkah ini sejalan dengan semangat PBNU tentang pemahaman Qanun Asasi yang salah satu cabangnya adalah agar santri, kader, dan para masyayikh NU tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain.

"Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sangat menyambut baik karena ini sesuai dengan spirit yang sudah digaungkan oleh PBNU tentang kesadaran memahami qanun asasi," katanya.

Sudrajat berharap kerja sama ini menjadi pintu awal lahirnya ulama intelektual yang menguasai bidang hukum. Ia menilai banyak kader NU sebenarnya sudah memiliki kesadaran tersebut, tetapi perlu dikuatkan lewat kolaborasi dengan lembaga pengacara.

"Hal ini menjadi jembatan untuk membangun dan membawa Nahdlatul Ulama ke seluruh dunia," ujarnya.

Sementara itu, Presiden DPN Indonesia Faizal Hafied menyebut Pagar Nusa sebagai mitra strategis karena lahir sebagai badan otonom NU yang beranggotakan sekitar tiga juta orang di Indonesia. 

Beasiswa ini yang disebut sebagai beasiswa presiden itu diperuntukkan bagi anggota Pagar Nusa lulusan S1 hukum. Pendidikannya digelar secara daring dan nasional dengan pengajar dari kalangan tokoh hukum, sehingga calon advokat dari Sabang sampai Merauke diharapkan memiliki kualitas pemahaman dan keilmuan yang sama. 

Ia juga menyatakan beasiswa serupa diberikan kepada GAMKI, GMKI, dan sejumlah lembaga lain.

"Jadi Pagar Nusa yang memagari nusa dan bangsa. Yang menjaga kiai, yang menjaga agama, yang menjaga Islam. Berarti dengan penjagaan fisik tersebut butuh juga penjagaan berkaitan dengan hukum," kata Faizal.

Faizal menyebut DPN Indonesia siap memperbesar program apabila kuota tahun pertama habis.

"Seandainya nanti ada permintaan dari Pagar Nusa ataupun dari PBNU misalnya kuotanya di satu tahun pertama habis, kita siap menandatangani MOU baru dan mempersiapkan beasiswa baru, beasiswa yang lebih besar," pungkasnya.