Jakarta, NU Online
Pemerintah harus menindak tegas pengusaha nakal. Tindakan tegas pemerintah sangat diperlukan untuk menertibkan kesewenang-wenangan pengusaha demi menyehatkan hubungan buruh dan majikan.
<>
Perihal ini disampaikan oleh Ketua Umum Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Syaiful Bachri Anshori kepada NU Online per telepon, Rabu (1/5) sore.

“Tindakan tegas pemerintah diharapkan dapat menyudahi kesengsaraan yang berkepanjangan bagi buruh,” kata Syaiful Bachri Anshori yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

Melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS), pemerintah berkewajiban mengawal kepentingan buruh sebagai mitra kerja pengusaha. Karena, komitmen kemitraan majikan dan buruh tidak serta menjamin hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, terutama pengusaha, tambah Syaiful Bachri Anshori.

Selain terkait persoalan kesejahteraan, jam kerja, upah murah, lembur, penundaan pengupahan, dan jaminan-jaminan lain, sanksi tegas itu, kata Syaiful Bachri Anshori, diharapkan menimbulkan efek jera bagi pengusaha bersangkutan dan peringatan bagi pengusaha lainnya.

Melihat kenyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang kerap mangkir bahkan memboikot dalam sidang tiga dewan pengupahan tripartit, desakan SARBUMUSI pada pemerintah menjadi sangat relevan, tegas Syaiful Bachri Anshori.

Satu Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh Dunia patut dijadikan momentum bagi terutama pemerintah untuk memerhatikan kepentingan puluhan juta buruh di Indonesia, tandas Syaiful Bachri Anshori.


Penulis: Alhafiz Kurniawan