Jakarta, NU Online

Menteri Kehakiman sekaligus Penasihat Presiden Urusan Agama Palestina Mahmoud Al-Habbash akan berkunjung ke Indonesia pada Rabu-Ahad (7-11/8/2024).

Kunjungan Al-Habbash ke Indonesia ini diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya penyampaian situasi terkini terkait konflik yang terjadi di Palestina.

Sebagaimana dilansir dari laman web Al Mashhad, Al Habbash terlahir dengan nama lengkap Mahmoud Shidqi Abdurrohman Al-Habbash di Nuseirat, Palestina pada 5 September 1963.

Al Habbash saat ini menjabat sebagai Hakim Syariah Palestina dan Penasihat Presiden Bidang Agama dan Hubungan Islam. Ia resmi dilantik pada (6/1/2014).

Sebelumnya, Al-Habbash pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian Palestina (2007-2009) dan Menteri Wakaf dan Agama (2009-2014). Ia memperoleh gelar master dalam bidang studi Islam. Gelar doktornya diperoleh saat ia tengah menjabat sebagai menteri. Sebelum bertugas sebagai menteri, Al Habbash bekerja sebagai dosen di Universitas Terbuka Al-Quds.

Dalam konferensi pers terkait kunjungan Mahmoud Al-Habbash, Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun mengungkapkan bahwa sosok Al-Habbash merupakan representasi otoritas Palestina yang dapat menyampaikan dengan jelas realita dan kondisi terkini konflik di Palestina.

Ia belakangan menjadi salah satu nama yang ramai muncul di berbagai media lokal dan internasional untuk membicarakan Gaza.

Agenda Al-Habbash ke Indonesia dimulai dari sejumlah pertemuan di PBNU, antara lain pertemuan dengan KH Yahya Cholil Staquf beserta jajarannya, editorial meeting dengan sejumlah pimpinan redaksi media, serta konferensi pers.

Selain itu, Al-Habbash juga akan menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat, mengisi stadium general di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan berkunjung ke Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia juga dijadwalkan akan bertemu sejumlah tokoh, salah satunya Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sidrotun Naim, tujuan dari agenda ini adalah sebagai bentuk dukungan PBNU dalam menyuarakan upaya kemerdekaan Palestina yang sesuai dengan amanah ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam UUD 1945.

"Perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini tentu harus dilakukan oleh semua pihak seperti porsi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Civil Society, dan Individu untuk menjaga visi besar amanah UUD 1945," jelas Naim.