Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait pelaksanaan Full Day School. Keputusan resmi PWNU Jatim itu dibacakan langsung Sekretaris PWNU Jatim, Akh Muzakki pada acara buka bersama Gubenur dan PCNU Se Jatim (18/6) di Gudung PWNU Jatim.
KH Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua PWNU Jatim mengatakan bahwa PWNU Jatim setelah menyerap aspirasi dari berbagai pesantren dan madrasah diniyah maka PWNU secara tegas menolak kebijakan full day school.
"Realitas keberadaan lembaga pendidikan swasta itu sangat membantu pemerintah agar anak-anak muda bisa mengenyam bangku sekolah. Mengingat lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah jumlahnya masih kurang memadai," tegas Kiai Mutawakkil
"Kami berharap pemerintah aspiratif. Langkah yang akan ditempuh PWNU Jatim membuat surat resmi kepada pemerintah pusat dan kami berharap Pemprov Jatim juga menolak keputusan Mendikbud sebagai aspirasi mayoritas rakyat Jatim terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan," tegas pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
Kebanyakan mereka (TPQ dan Madin) yang terdampak itu bukan orang lain. Apalagi selama ini penguatan pendidikan karakter sudah dilakukan penguatan dengan cukup baik. "Kebijakan Mendikbud itu, tidak pernah mengajak bicara tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat apalagi NU," kata Kiai Mutawakkil disambut tepuk tangan para pengurus PCNU.
H Soekarwo sebelum memberikan sambutannya langsung memberikan surat penolakan terhadap kebijakan full day school. "Sebelum PWNU Jatim menyatakan menolak, tanggal 16 Juni lalu, pemprov Jatim sudah menolak dan mengirim surat kepada Presiden," tegas Pakde Karwo
Pakde Karwo mengaku sudah memanggil Kadiknas dan Kabiro Hukum Jatim untuk menunda dulu rencana Full Day School yang saat ini ramai dibicarakan (debatebel) di media sosial atau media-media yang lain. "Kami akan mencari rumusan yang terbaik bagi masyarakat Jatim. Karena itu tunda dulu pelaksanaan Full Day School di Jatim," terang Gubenur dua periode itu.
"Jatim itu memiliki kearifan lokal berupa Madrasah Diniyah Salafiyah dan sejak 2006 menjadi program Pemprov Jatim melalui Bosda Madin hingga sekarang. Kalau tidak ada itu maka basis moral spiritual masyarakat Jatim yang kuat akan hilang. Ini khas Jatim yang harus dipertahankan karena bisa membuat Jatim tenang dan rahmatan lil alamain bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain," beber Pakde Karwo.
Terkait adanya beberapa kepala daerah di Jatim yang mendukung program Full Day School, Gubernur Jatim dalam waktu dekat juga akan membuat Surat Edaran kepada Bupati/Wali Kota di Jatim untuk menunda dulu pelaksanaan Full Day School di daerahnya masing-masing sebelum ada rumusan terbaik dari pemerintah.
"Kita ini negara demokrasi sehingga pemerintah harus membuka ruang publik untuk dialog. Mereka yang mendukung Full Day School dan mereka yang khawatir Madrasah Diniyah Salafiyah mati karena pemberlakuan Full Day School harus diajak dialog untuk mencari rumusan yang terbaik," pungkas Pakde Karwo.( Rof Maulana/Muslim Abdurrahman)
