Jakarta, NU Online

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi solidaritas di kawasan Balairung UGM, Rabu (11/11/2026) sore. Aksi yang diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga guru besar tersebut menjadi bentuk protes terhadap tindakan represif aparat dalam menghadapi unjuk rasa pada Selasa (10/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.

Aksi solidaritas tersebut diwarnai pengibaran bendera setengah tiang, salam tiga jari, serta menyanyikan lagu Padamu Negeri. Simbol-simbol itu menjadi ekspresi kekecewaan sekaligus pernyataan sikap sivitas akademika terhadap kekerasan yang dialami mahasiswa, termasuk dugaan tindakan kekerasan di lingkungan kampus dan rumah sakit.

 

Perwakilan Kelompok Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, yang turut dalam aksi solidaritas tersebut menggambarkan suasana aksi sebagai momentum untuk menyampaikan keprihatinan atas tindakan aparat terhadap mahasiswa.

“Suasana kemarin sore cukup gloomy ya atau kelam, ratusan mahasiswa dan tenaga pendidik berkumpul, menyampaikan sikap kekecewaan atas perlakuan aparat kepada para mahasiswa dan itu terjadinya di kampus dan rumah sakit,” ujarnya saat dihubungi NU Online, Kamis (12/11/2026).

Kalis menyampaikan bahwa salah satu pesan utama dalam aksi tersebut adalah penegasan bahwa kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh warga akademik. Karena itu, peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pembebasan tanpa syarat mahasiswa yang ditangkap, penghentian kekerasan aparat, hingga jaminan kebebasan akademik tanpa intimidasi.

Ia juga menyoroti prosedur penangkapan yang dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat. Kalis mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan ketentuan dalam KUHP baru yang, menurutnya, memberikan keleluasaan kepada kepolisian untuk melakukan penangkapan di lokasi.

“Itu yang membuat mereka (aparat) bisa seenak-enaknya ngambilin orang di lokasi protes. Kemarin sampai 154 orang, kayak ditangkap-tangkapin dan bahkan mereka-mereka yang batasnya itu jam 06.00 sore,” ucapnya.

Kalis menilai, meskipun para mahasiswa akhirnya dibebaskan setelah menjalani pendataan, proses tersebut tetap tidak manusiawi. Menurutnya, penegakan hukum harus menjamin hak warga untuk memperoleh pendampingan hukum dan kejelasan status sebelum dilakukan penahanan.

Ia juga mengungkapkan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa yang ditangkap. Bahkan, menurutnya, aparat mengejar mahasiswa hingga memasuki lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.

“Polisinya itu sampai memburu mahasiswa masuk ke Fisipol, walaupun kalau mobil Brimobnya di bundaran UGM, yang nembakin gas, tapi polisi yang lari-larinya itu sampai ke dalam Fisipol,” tuturnya.

“Jadi kalau dari Tugu dibawa ke Polda itu diseret-seret sambil ditendang-tendang, sambil dipukul. Itu ada penyiksaan yang sangat ekstrem,” sambungnya.

Kalis mengatakan, tuntutan aksi tidak hanya berkaitan dengan keamanan kampus, tetapi juga perlindungan hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat.

Ia menegaskan bahwa aksi protes bukanlah tindakan kriminal. Karena itu, peserta aksi menolak pelabelan perusuh, praktik mengadu domba masyarakat, serta segala bentuk penyiksaan dan kekerasan aparat yang dinilai terus berulang.

Menurutnya, negara harus memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, bukan justru menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan mengintimidasi mahasiswa yang menyampaikan kritik.

“Pendapat atau aksi protes itu bukan kejahatan, bukan kriminal, menolak dibentur-benturkan sesama warga gitu, menolak pelabelan perusuh, terus mengecam penyiksaan, kekerasan yang dilakukan ini sudah berulang kali,” tandas Kalis.