Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti potensi krisis serius akibat fenomena El Nino ekstrem yang dijuluki “Godzilla”. Fenomena ini tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan, tetapi juga berpotensi memperparah krisis pangan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, mengatakan bahwa fenomena tersebut mulai menunjukkan dampaknya. Hingga Maret 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 7 persen zona musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau.

“El Nino ekstrem ini akan membawa situasi kemarau panjang dengan intensitas tinggi. Dampaknya, kekeringan akan meluas di banyak wilayah dalam skala besar,” ujarnya dalam keterangan yang diterima NU Online, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, tanpa penanganan yang memadai, risiko kebakaran hutan dan lahan akan semakin tinggi. “Jika tidak ditangani dengan baik, karhutla sangat rentan terjadi saat fenomena ini melanda,” lanjutnya.

Uli menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026. Sejumlah daerah bahkan diprediksi mengalami kekeringan dengan tingkat sedang hingga ekstrem, terutama di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan.

Ancaman kekeringan ini juga berpotensi memicu dampak lanjutan. Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi, Musdalifah, menilai risiko krisis air bersih hingga krisis pangan semakin sulit dihindari.

“Ketika El Nino terjadi, kekeringan menjadi lebih ekstrem yang berdampak pada krisis air bersih, gagal panen, dan krisis pangan,” ujarnya.

Musdalifah menyampaikan bahwa kondisi tersebut diperparah oleh sistem pangan nasional yang masih bergantung pada impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Maret 2025 mencatat Indonesia mengimpor sekitar 13.629 ton komoditas pangan.

Ia juga menyoroti arah pembangunan yang dinilai meningkatkan kerentanan pangan nasional. “Paradigma pembangunan yang ekstraktif dan eksploitatif telah mendorong alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perkebunan monokultur,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan proyek investasi di wilayah pesisir dan pulau kecil juga dinilai berpotensi mengganggu wilayah kelola rakyat yang menjadi sumber pangan utama.

Dampak El Nino terhadap produksi pangan sebelumnya juga telah terlihat signifikan. Pada 2024, fenomena ini menyebabkan penurunan produksi beras sebesar 2,28 juta ton pada periode Januari hingga April, atau turun 17,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI menyatakan pemerintah telah menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,6 juta ton untuk menghadapi dampak El Nino.

Namun, Musdalifah menilai persoalan pangan tidak cukup diselesaikan hanya melalui ketersediaan stok. Ia menekankan pentingnya memastikan akses dan kualitas pangan bagi masyarakat.

“Pemenuhan hak atas pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat mengakses pangan yang layak dan aman dikonsumsi,” pungkasnya.