Pada Hari Pahlawan, 10 November 2026 ini, KH Muhammad Yusuf Hasyim (Pak Ud) memperoleh gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Saya menyambutnya dengan rasa syukur. Penghargaan ini membawa ingatan saya kembali ke Tebuireng, tempat saya menjadi santri beliau pada 1986 sampai 1989. Bagi saya, beliau tetap Pak Ud, pengasuh yang kegigihan dan sikapnya membekas hingga sekarang.

Tiga tahun di Tebuireng memberi saya kesempatan menyaksikan sebagian kecil pengabdian beliau: kesungguhannya mengurus pesantren, melakukan pembaruan, dan mencari solusi atas persoalan bangsa. Saat itu saya masih santri dengan pemahaman terbatas, sehingga banyak pertimbangan beliau belum saya mengerti. Setelah hidup di masyarakat, mengurus NU, dan bekerja di pemerintahan, saya mulai memahami hal-hal yang dahulu hanya saya perhatikan sepintas.

Mengurus lembaga ternyata menuntut ketekunan yang tidak ringan. Kita harus mendengarkan banyak orang, mengambil keputusan, lalu memastikan keputusan itu dijalankan. Persoalan yang dianggap selesai kadang muncul kembali. Dalam pekerjaan semacam itulah ingatan tentang Pak Ud terasa dekat, dan saya mulai memahami mengapa kegigihan seorang pemimpin sama pentingnya dengan gagasan yang ia sampaikan.

Karena itu, sebutan kiai pejuang, pejuang sejati terasa tepat bagi beliau. Pak Ud ikut mempertahankan kemerdekaan pada usia remaja, kemudian meneruskan pengabdian melalui pesantren, organisasi, dan politik, dan tetap memikirkan persoalan umat hingga usia lanjut. Kesediaan mengerjakan tanggung jawab selama puluhan tahun adalah bagian penting dari keteladanan itu.

Untuk mengerti Pak Ud, kita perlu menengok asuhan ayahnya, KH Hasyim Asy’ari, yang hidup ketika penjajahan menentukan banyak segi kehidupan rakyat. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 memperlihatkan hubungan pendidikan agama dengan pembelaan tanah air: KH Hasyim Asy’ari bersama para ulama NU menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan, sekaligus memberi dasar keagamaan bagi rakyat dan santri untuk ikut berjuang.

Pak Ud sudah bergabung dengan Laskar Hizbullah sebelum Resolusi Jihad pada usia belasan tahun. Catatan LVRI menyebut beliau kemudian menjadi komandan kompi. Riwayat itu saya pelajari kemudian, tetapi membantu saya memahami ketegasan Pak Ud yang saya kenal di pesantren: beliau meneruskan komitmen kebangsaan ayahnya melalui tindakan, dengan kesediaan menghadapi bahaya bersama mereka yang memperjuangkan kemerdekaan.

Setelah perang, Republik memerlukan pendidikan, dan pesantren harus menyiapkan santri untuk hidup di tengah masyarakat yang berubah. Pak Ud mengasuh Tebuireng selama 41 tahun, dari 1965 sampai 2006, dan masa saya menjadi santri berada di dalam rentang itu. Yang terbayang bagi saya kini adalah pekerjaan sehari-hari yang harus terus diurus: pendidikan harus berjalan, guru memerlukan dukungan, dan masyarakat datang dengan berbagai keperluan.

Semasa mondok, saya melihat kegigihan Pak Ud memperbarui pesantren. Di bawah kepengasuhannya, Tebuireng mendirikan SMP dan SMA A. Wahid Hasyim pada 1975, dan pada 2006 Ma’had Aly Hasyim Asy’ari berdiri atas usulan beliau. Saya tidak mengetahui seluruh urusan pengelolaannya, tetapi keseriusan beliau terasa dalam kehidupan pendidikan kami. Dari sana saya belajar bahwa sebuah lembaga tidak berkembang dengan sendirinya. Ada orang yang memikirkan, mengambil keputusan, dan bertahan mengurus pelaksanaannya.

Salah satu perhatian Pak Ud yang dekat dengan masa saya menjadi santri adalah dunia kepenulisan. Majalah Tebuireng menjadi salah satu wadahnya. Dalam pengantarnya, beliau menyoroti perlunya memperkuat kemampuan menulis di kalangan pesantren agar pengetahuan agama dapat disampaikan kepada masyarakat yang terus berubah. Santri mendapat ruang untuk belajar menyampaikan gagasan, dan sejumlah alumni kemudian mengembangkannya dalam dunia kepenulisan dan pers. 

Dalam pekerjaan saya, kemampuan menjelaskan gagasan ternyata sangat diperlukan: pendapat dan keputusan harus disampaikan dengan jelas, terutama kepada orang yang akan merasakan dampaknya.

Perhatian Pak Ud juga menjangkau pesantren di luar Tebuireng. Gus Sholah mencatat keterlibatan beliau dalam Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Beliau menghendaki agar kegiatan lembaga itu tetap berhubungan dengan kebutuhan pesantren, sebab agenda organisasi harus membantu menyelesaikan persoalan pihak yang dilayani. Saya membaca pandangan itu sebagai ukuran kerja yang sederhana dan tegas: program perlu berguna bagi penerimanya.

Ukuran itu terasa nyata di Kementerian Haji dan Umrah. Di balik kebijakan dan administrasi ada jamaah dengan harapan yang sangat pribadi. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada pula yang memerlukan pendampingan karena usia dan kondisi fisiknya. Sebuah kegiatan dapat selesai secara administratif, tetapi kita masih perlu bertanya apakah masalah masyarakat benar-benar berkurang.

Perjalanan politik Pak Ud juga memberi banyak bahan untuk dipelajari. Dalam kesaksian Gus Sholah, beliau pernah menolak pengangkatan sebagai anggota DPR-GR oleh Soekarno, kemudian bersedia masuk pada 1967 ketika keadaan politik berubah. Pilihan itu perlu dipahami bersama alasan dan situasi pada waktunya. Gus Sholah juga mencatat kritik beliau terhadap perlakuan kepada unsur NU dalam PPP, serta keberaniannya bertanya kepada Panglima ABRI dalam rapat DPR pada 1981 mengenai penanganan pembajakan pesawat. Saya membacanya sebagai keberanian meminta pertanggungjawaban pemegang kewenangan.

Ketika saya menjadi santri, Indonesia masih berada di bawah Orde Baru. Saya melihat perhatian Pak Ud terhadap perkembangan politik, meski belum memahami persoalannya. Setelah terlibat dalam organisasi, saya mulai mengerti pentingnya keterwakilan umat, hubungan dengan pemerintah, dan kemandirian NU. 

Sebagai ASN, saya juga merasakan relevansinya: jabatan membawa kewajiban menjelaskan keputusan, dan kritik, meski tidak nyaman, dapat menunjukkan persoalan yang luput. Saya perlu terus belajar membedakan kritik terhadap pekerjaan dari penilaian terhadap pribadi.

Pada masa Reformasi, Pak Ud tetap menyampaikan pandangannya. Beliau berbeda pendapat dengan Gus Dur, termasuk ketika keponakannya itu menjadi presiden. Kajian Greg Fealy dan Katharine McGregor mencatat perdebatan mengenai gagasan pencabutan TAP MPRS XXV/1966, dengan merujuk tulisan Yusuf Hasyim pada April 2000.

Kita juga perlu jujur pada bagian sejarah yang kontroversial. Tulisan Greg Fealy tentang keterlibatan NU dalam peristiwa 1965–66 menyebut Yusuf Hasyim di antara tokoh NU yang sangat keras menentang PKI, berlatar perwira, dan dekat dengan militer. 

Sebagai santri, saya menghormati beliau sambil berusaha memahami alasan di balik setiap sikapnya. Kita boleh berbeda dalam menilai pilihan politik seorang tokoh. Membaca sejarah secara jujur justru membantu memahami manusia beserta pengalaman yang membentuk pendiriannya. Kedekatan keluarga pun tidak selalu membuat seseorang memiliki pandangan yang sama.

Ada pelajaran tentang NU yang semakin saya rasakan setelah mengemban amanah sebagai Ketua PWNU Lampung. Pak Ud adalah putra pendiri NU. Kedudukan itu bermakna secara sejarah, tetapi perhatian saya tertuju pada pandangannya tentang kepentingan jam’iyah dan batas kepentingan pribadi di dalamnya. Dalam pernyataan pada Juli 2004, beliau menjelaskan bahwa dukungan politik seorang ulama adalah hak pribadi dan tidak otomatis menjadi sikap organisasi. Beliau juga mengkritik pemanfaatan NU untuk memperoleh jabatan. Dari pandangan itu, saya belajar tentang tanggung jawab menjaga organisasi yang dibangun dan dirawat banyak orang.

Saya memaknai kedekatan dengan pendiri sebagai amanah untuk meneruskan pengabdian. NU hidup melalui kerja ulama, pengurus, dan warga yang mengurus pengajian, pendidikan, serta kebutuhan masyarakat. Jabatan di dalam organisasi seharusnya membantu pekerjaan tersebut, dan saya perlu mengingatnya ketika mengambil keputusan. Saya belum tentu selalu menjalankannya sebagaimana diharapkan. Karena itu, mengenang Pak Ud juga menjadi kesempatan untuk menilai pekerjaan sendiri.

Ada pekerjaan yang hasilnya baru terlihat setelah lama diusahakan, dan ada keputusan yang harus dijelaskan berulang kali. Pak Ud memberi contoh ketekunan itu melalui kesediaannya terus bekerja, dari masa perjuangan kemerdekaan sampai mengurus pesantren dan memikirkan bangsa pada usia lanjut.

Hari ini, negara memberi pengakuan resmi atas jasa beliau. Sebagai alumni Tebuireng, saya bersyukur pernah menjadi santri pada masa kepengasuhannya. Banyak pelajaran baru terasa maknanya setelah saya meninggalkan pesantren, dan masih harus saya usahakan dalam menjalankan amanah sekarang. Selamat kepada keluarga besar dan para santri Tebuireng. Semoga Allah menerima amal perjuangan beliau dan memberi kami kesanggupan meneruskan pengabdian yang bermanfaat bagi umat dan Indonesia.

Puji Raharjo, Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ketua PWNU Lampung, alumni Pesantren Tebuireng