Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto langsung tancap gas, termasuk di bidang politik luar negeri. Prabowo banyak menghadiri forum-forum internasional, baik di kalangan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa, negara-negara yang dekat dengan Rusia-Tiongkok atau bahkan forum netral seperti di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbekal semangat politik bebas aktif dan non blok, Prabowo memperkenalkan semangat “satu lawan terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.”

Semangat di atas sangat mudah diucapkan, tapi sangat susah diimplementasikan. Terutama di tengah dunia yang penuh dengan keterbelahan, perpecahan bahkan peperangan seperti sekarang. Bagaimana mempraktikkan semangat di atas di saat Rusia terlibat perang langsung dengan Ukraina dan negara-negara Eropa bahkan AS? Bagaimana mempraktikkan semangat di atas di saat AS berperang langsung dengan Iran? Bagaimana mewujudkan komitmen di atas di saat Arab Saudi terus mengajak negara-negara di dunia untuk mendukungnya dalam perang melawan kelompok Houthi di Yaman?

Mungkin kesulitan-kesulitan inilah yang membuat Prabowo akhirnya mengurangi ekspansi politik luar negerinya di tahun kedua pemerintahannya. Paling tidak bila dibandingkan dengan tahun pertama pemerintahannya. Bahkan Presiden Prabowo tidak datang dalam Sidang Umum ke-81 PBB tahun 2026 pada September kemarin. 

Timur Tengah
Kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI berlangsung di tengah gelap gulitanya dunia Arab dan Timur Tengah secara umum, khususnya semenjak Hamas memulai aksi Badai Al-Aqsha pada 7 Oktober 2023 lalu. Sejak saat itu, peristiwa-peristiwa besar mengguncang Timur Tengah, seperti perang Israel versus Hizbullah di Lebanon yang menggiring negeri kecil itu ke perang saudara kembali. Begitu juga dengan perang AS-Israel versus Iran yang terus berlangsung hingga sekarang dengan seluruh dampaknya pada ekonomi global. Bahkan Arab Saudi juga mengobarkan api perang kembali melawan Houhti di Yaman per 13 Juli lalu.
 

Pada tahap tertentu dapat dikatakan, kegelapan dunia Arab dan Timur Tengah secara umum bisa terus berkelanjutan, khususnya kalau persoalan utamanya tidak diselesaikan. Sebagai contoh, jauh tahun sebelum 07 Oktober 2023 dunia Arab telah diguncang oleh pelbagai peristiwa besar sebagai akibat dari Arab Spring yang berawal dari Tunisia pada akhir tahun 2010 lalu. Semenjak saat itu instabilitas terus melanda kawasan seperti di Mesir, Libya, Suriah, Yaman dan tentu saja Tunisia itu sendiri sebagai “tanah kelahiran” Arab Spring. 

Masalahnya ialah, Arab Spring bisa disebut sebagai persoalan di atas persoalan, beban di atas beban. Dikatakan demikian, karena Arab Spring menjadi pengalaman gagal hampir di seluruh negara yang pernah dilanda krisis ini, seperti di Libya, Suriah, Yaman bahkan juga Mesir dan Tunisia (pada tahap tertentu). Dikatakan demikian, karena negara-negara ini seperti “negara baru merdeka” yang harus menata ulang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalannya menjadi lebih berat karena di saat upaya tata ulang sedang berlangsung justru perang dan konflik demi konflik kembali terjadi seperti di Yaman dan di Suriah.

Kiblat Demokrasi
Dalam pandangan penulis, ada dua faktor umum yang membuat dunia Arab rawan dan bisa terus mengalami kegelapan demokrasi seperti sekarang (tanpa bermaksud mengabaikan faktor-faktor unik dan spesifik di level masing-masing negara), yaitu persoalan kemerdekaan Palestina yang berdampingan secara damai dengan Israel, dan pemerintahan demokratis yang bisa mengurangi pertumpahan darah demi pergantian kekuasaan dan atau demi mempertahankan kekuasaan. Kekerasan demi kekerasan dan perang demi perang yang terjadi setelah 07 Oktober 2023 bisa dijadikan sebagai contoh dari yang telah disampaikan di atas.

Perang Israel-Hamas, perang Israel-Hizbullah dan perang Israel-Houthi setelah 07 Oktober 2023 jelas disebabkan oleh penjajahan Palestina dan tidak adanya pengakuan terhadap keberadaan Israel. Sedangkan perang AS-Israel melawan Iran dan perang Arab Saudi melawan Houthi yang menyeret negara-negara Arab Teluk bisa disebutkan sebagai akibat dari tali-temali antara dua faktor di atas, yaitu kemerdekaan Palestina dan tidak adanya demokrasi di dunia Arab. 

Sebagian negara di Timur Tengah (seperti negara-negara Arab Teluk dan Yordania) perlu bekerja sama dengan AS untuk memastikan keamanannya, baik secara internal maupun secara eksternal. Ketika AS menyerang Iran secara langsung pada 28 Februari lalu, pangkalan-pangkalan AS di negara-negara di atas dijadikan target serangan oleh Iran dan pada akhirnya menggiring negara-negara kawasan ke medan perang.
 

Di titik inilah Indonesia bisa berperan strategis, bahkan Indonesia bisa menjadi kiblat demokrasi dan perdamaian bagi dunia Arab, Timur Tengah dan dunia Islam secara umum. Terkait dengan kemerdekaan Palestina, Indonesia telah diwajibkan oleh sejarah untuk mengambil tanggung jawab mulia ini. Mengingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Alinea Pertama) telah menyebutkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Mungkin tak banyak negara di dunia (termasuk negara-negara di Timur Tengah) yang meletakkan hak kemerdekaan dan semangat anti penjajahan di “surat” Fatihah Kebangsaannya seperti di Indonesia. Ditambah lagi dengan komitmen “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi” (Alinea Keempat). Dengan demikian, kemerdekaan bangsa-bangsa, semangat anti penjajahan dan perdamaian abadi telah menjadi cita-cita langsung Indonesia merdeka, termasuk kemerdekaan Palestina.

Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagaimana di atas harus berada dalam satu tarikan nafas dengan komitmen mengakui keberadaan Israel (two state solution). Dengan kata lain, Palestina harus diakui sebagai negara merdeka (khususnya oleh Israel) terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pengakuan terhadap keberadaan Israel yang bertetangga secara damai dengan Palestina dan dunia Arab, Timur Tengah dan dunia Islam secara umum.
 

Pengalaman demokrasi yang semakin kokoh adalah faktor kedua yang bisa membuat Indonesia berperan lebih strategis di dunia Arab dan Timur Tengah secara umum. Walaupun upaya ini tidak akan mudah dan butuh waktu, tapi pengalaman demokrasi di Indonesia bisa dijadikan pembelajaran penting bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi dan bahwa demokrasi bisa meminimalkan konflik dan perang akibat perebutan atau upaya mempertahankan kekuasaan. 

Di luar dua faktor di atas, ada faktor ketiga yang bisa membuat Indonesia berperan strategis di dunia Arab dan Timur Tengah ke depan, yaitu pengalaman kemajemukan, termasuk dalam konteks intra-agama. Sampai hari ini, sektarianisme masih menjadi persoalan yang sangat serius di dunia Arab dan Timur Tengah secara umum. Pada tahap tertentu, krisis panjang antara Arab Saudi dengan Iran (termasuk perang Arab Saudi melawan Houthi) tidak terlepas dari persoalan sektarianisme.

Dalam konteks aliansi militer, Indonesia harus senantiasa non-blok dan tetap menjalankan prinsip bebas aktif. Tapi dalam konteks kemerdekaan (khususnya Palestina) dan perdamaian dunia (termasuk Timur Tengah), Indonesia harus berpihak secara tegas. Dalam konteks shalat, Indonesia serta dunia Islam lain harus berkiblat ke Kakbah di Arab Saudi. Tapi dalam konteks demokrasi dan perdamaian, Indonesia bisa menjadi kiblat bagi dunia Islam, khususnya dunia Arab dan Timur Tengah secara umum. Inilah tantangan Presiden Prabowo ke depan. 

Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam. Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Jakarta