Tasikmalaya, NU Online
Sebanyak 4.000 guru ngaji atau guru madrasah diniyah diajukan akan mendapatkan dana insentif pada tahun 2012 nanti. Adapun besaran anggaran tiap gurunya mencapai Rp 25.000 perbulan.
Saat ini tengah dibahas dalam pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Tasikmalaya 2012. Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kab. Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin terkait hasil rakor Komisi II, Senin (14/11).
<>Menurutnya, selama ini pemerintah belum memberikan perhatian terhadap para guru ngaji tersebut.
Sementara, pemerintah menuntut agar ada perbaikan IPM melalui pendidikan. Pendidikan di sini, bukan hanya pendidikn formal saja yang diperhatikan, pendidikan informal yang mengetengahkan keagamaan pun perlu didorong.
"Jangan sampai ada dikotomi antara pendidikan formal dengan non formal ini. Karena kita targetnya ingin mencerdaskan warga. Sudah sewajarnya pemerintah memberikan insentif terhadap guru ngaji yang ada di Kab. Tasikmalaya ini. Soalnya ini pertama kali, sebelumnya mereka tidak diperhatikan," katanya.
Lebih lanjut cecep menjelaskan, pembentukan akhlak bisa terwujud apabila pemerintah ikut andil. Dengan demikian, harus ada dana yang cukup untuk tenaga pengajar pada pendidikan diniyah tersebut karena mereka cukup berkontribusi dengan pembentukan akhlak di masyarakat.
"Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Kami sudah lama mengusulkan hal ini. Ini penting karena sejalan dengan program pemerintah Gerbang Desa yang salah satu programnya yaitu perkembangan pada dunia pendidikan," katanya seperti dilansir pikiranrakyat.com.
Cecep menambahkan, ketika insentif tersebut terwujud, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengucurkan dana operasional untuk pendidikan diniyah tersebut.
Lainnya, kata Cecep, Komisi II pada rakor yang sama mengusulkan kepada pemerintah agar mengoptimalkan pengelolaan aset milik Kab. Tasikmalaya yang ada di wilayah administratif Kota dan Kab. Tasikmalaya. Jangan sampai aset-aset tersebut jadi beban, bukannya menghasilkan tambaha PAD.
"Alokasi dana untuk belanja aparat harus diperketat. Jangan sampai dana belanja aparat terlihat berbeda jauh dengan belanja publik," katanya.
Redaktur : Syaifullah Amin
