Jakarta, NU Online
Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2011 mendapatkan kunjungan dari Wakil Presiden Boediono. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, menyampaikan tujuh pemikiran kebangsaan, yang juga menjadi nafas NU dalam membantu pembangunan Indonesia.

Pemikiran pertama yang disampaikan adalah pentingnya Pemerintah meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya terorisme. NU sendiri sebagai salah satu civil society di Indonesia dengan tegas menyatakan dukungannya, dan siap membantu Pemerintah dalam menjalankan tugas tersebut.

"Keamanan dan stabilitas nasional merupakan modal utama yang perlu dijaga dan dipupuk untuk mengatasi pemsoalan bangsa ini. Terlebih saat ini situasi politik kita masih penuh ketegangan, akibat penerapan sistem demokrasi yang tidak memadai," ungkap Kiai Said. <>

Dalam peningkatan keamanan untuk tujuan akhir terciptanya stabilitas kondisi nasional, Kang Said, demikian Kiai Said masyhur disapa, juga meminta agar toleransi dan kerukunan antar umat beragama dipupuk serta dijaga. "Kerukunan, toleransi dan saling percaya merupakan keniscayaan dari pilar bangsa yang berbhineka tunggal ika," sambungnya.

Sebagai civil society terbesar di Indonesia, yang ditandai dengan jumlah massa mencapai 70 juta orang, NU juga tak mengeyampingkan fungsi sosial. Dalam hal ini Kang Said meminta Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melestarikan kebudayaan, untuk diarahkan pada pembentukan moral dan karakter bangsa.

"Tentunya dengan karakter kuat dan moral yang baik, bangsa ini memiliki martabat serta kepercayaan diri tinggi, sehingga menjadi bangsa yang besar, kreatif dan bermartabat," tandas Kang Said.

Wapres Boediono memiliki latar belakang sebagai seorang ekonom yang handal. Dalam kesempatan pertemuan yang dibalut dalam kemasan silaturahmi tersebut, Kang Said mengingatkan Pemerintah agar membangun ekonomi yang sepenuhnya diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kepentingan nasional harus menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi. Bank Central hendaklah kembali meningkatkan perannya sebagai pelaksana pembangunan, mengemban otoritasnya di bidang moneter nasional, sehingga dana yang dihimpun dan dikelola  perbankan nasional bisa digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat, usaha kecil dan menengah," pesan Kang Said.

Masih di bidang perekonomian Kang Said juga berpesan kepada Wapres Boediono, agar Pemerintah dalam melakukan peningkatan tetap menggerakkan potensi ekonomi nasional yang ditekuni rakyat secara mayoritas, meliputi bidang pertanian, kelautan, dan kerajinan. Pengambilan jalan pintas dengan melakukan impor juga dipesankan agar dilakukan dengan pertimbangan yang matang, mengingat kesalahan dalam perecanaannya bisa menghancurkan perekonomian masyarakat.

Tak sebatas itu, masih di bidang perekonomian Kang Said juga meminta Pemerintah dalam melakukan pembangunan industri nasional, tetap dikaitkan dengan potensi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadikan produktifitas dan kualitas perekonomian rakyat terus bisa ditingkatkan.

Pemikiran kebangsaan terakhir yang disampaikan Kang Said bersifat permintaan agar pemerintah, parlemen dan seluruh komponen bangsa selalu menjaga integritas negara secara baik. Rongrongan terhadap ideologi Pancasila, baik yang berbentuk gerakan sparatis yang mengatasnamakan agama, ras atau suku bangsa apapun tidak boleh dibiarkan berkembang.

"Karena kalau itu dibiarkan, akan bubar seluruh kesepakatan yang telah dibangun oleh Founding Father, termasuk para kiai NU pada zaman itu," tuntas Kang Said tegas.

Di akhir penyampaian pemikiran kebangsaan, Kang Said menganggap itu penting untuk disampaikan, agar menjadi bahan pemikiran Pemerintah dan menjalankan roda pemerintahan dan mensejahterakan rakyatnya. Ke depan PBNU juga diakui oleh Kang Said akan terus memberikan pemikiran-pemikiran bersifat kebangsaan lainnya, sebagai komitmen untuk terus mendukung jalannya pemerintahan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Redaktur        : Emha Nabil Haroen
Kontributor    : Samsul Hadi