Jakarta, NU Online
Meski Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang telah meminta maaf kepada seluruh warga NU, khususnya warga NU Pemalang, terkait ujian sekolah SLTP yang soalnya IPS mendiskriditkan mantan Ketua Umum PBNU dan mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyinggung kejatuhannya akibat Buloggate, namun kalangan DPR RI menilai itu tidak cukup dan perlu diusut tuntas dengan membentuk tim pencari fakta.
“Kami mendesak perlunya dibentuk tim pencari fakta terkait adanya upaya pendiskreditan terhadap Gus Dur itu. Padahal kasus Buloggate dan Bruneigate itu tidak dan lebih bersifat politis," tandas Ketua Komisi IV DPR RI FPPP Ahmad Muqowwam di Jakarta, Senin (4/4) malam.
Ia me<>nilai pertanyaan dalam soal ujian itu tindakan tendensius, sangat tidak etis dan tidak mendidik. Karena itu perlu diusut secara tuntas latar belakangnya. “Saya setuju NU membentuk tim pencari fakta atas upaya mendiskreditkan tokoh NU itu, “ ujar Muqowam lagi.
Selain itu dia mengusulkan agar instansi terkait menjatuhkan sanksi moral kepada pihak SLTP tersebut. Sebab pihaknya mengkhawatirkan adanya soal yang menyudutkan tokoh pluralisme , humanism dan bapak bangsa Indonesia itu merupakan tindakan sistematis guna menurunkan harkat dan martabat NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia
“Jangan-jangan hal ini merupakan tindakan sistematis guna menurunkan harkat dan martabat NU yang nyata-nyata telah mempunyai andil dalam bernegara dan pemerintahan di Indonesia, “ kata politisi dari Jawa Tengah.
Oleh sebab itu Muqowwam mengimbau pada aparat terkait baik dari Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian untuk menuntaskan tindakan tidak etis dan bisa memecah persatuan rakyat Indonesia itu. “Minimal kejadian itu tidak terulang, apalagi jika dalam rangka yang nyata-nyata memecah belah rakyat Indonesia.”
Sementara itu Sekretaris Lembaga Perguruan Ma’arif NU, Muhsinun mengatakan pihaknya telah menyampaikan keberatan kepada Dinas Pendidikan Pemalang atas timbulnya pertanyaan dalam soal itu. Tetapi, ironisnya LP Ma’arif merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan NU.
“Masak pertanyaannya Presiden Indonesia yang diturunkan karena tersandung Buloggate dan Bruneigate? Pasti semua orang tahu jawabannya, “ ujarnya.
Menurut Muhsinun meskipun Kadisnas cabang Pemalang telah menyampaikan permohonan maaf, tapi itu perlu diluruskan karena menyinggung siswa-siswi dan pemerhati pendidikan yang berasal dari kalangan Nadhliyin. (amf)
Meski Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang telah meminta maaf kepada seluruh warga NU, khususnya warga NU Pemalang, terkait ujian sekolah SLTP yang soalnya IPS mendiskriditkan mantan Ketua Umum PBNU dan mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyinggung kejatuhannya akibat Buloggate, namun kalangan DPR RI menilai itu tidak cukup dan perlu diusut tuntas dengan membentuk tim pencari fakta.
“Kami mendesak perlunya dibentuk tim pencari fakta terkait adanya upaya pendiskreditan terhadap Gus Dur itu. Padahal kasus Buloggate dan Bruneigate itu tidak dan lebih bersifat politis," tandas Ketua Komisi IV DPR RI FPPP Ahmad Muqowwam di Jakarta, Senin (4/4) malam.
Ia me<>nilai pertanyaan dalam soal ujian itu tindakan tendensius, sangat tidak etis dan tidak mendidik. Karena itu perlu diusut secara tuntas latar belakangnya. “Saya setuju NU membentuk tim pencari fakta atas upaya mendiskreditkan tokoh NU itu, “ ujar Muqowam lagi.
Selain itu dia mengusulkan agar instansi terkait menjatuhkan sanksi moral kepada pihak SLTP tersebut. Sebab pihaknya mengkhawatirkan adanya soal yang menyudutkan tokoh pluralisme , humanism dan bapak bangsa Indonesia itu merupakan tindakan sistematis guna menurunkan harkat dan martabat NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia
“Jangan-jangan hal ini merupakan tindakan sistematis guna menurunkan harkat dan martabat NU yang nyata-nyata telah mempunyai andil dalam bernegara dan pemerintahan di Indonesia, “ kata politisi dari Jawa Tengah.
Oleh sebab itu Muqowwam mengimbau pada aparat terkait baik dari Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian untuk menuntaskan tindakan tidak etis dan bisa memecah persatuan rakyat Indonesia itu. “Minimal kejadian itu tidak terulang, apalagi jika dalam rangka yang nyata-nyata memecah belah rakyat Indonesia.”
Sementara itu Sekretaris Lembaga Perguruan Ma’arif NU, Muhsinun mengatakan pihaknya telah menyampaikan keberatan kepada Dinas Pendidikan Pemalang atas timbulnya pertanyaan dalam soal itu. Tetapi, ironisnya LP Ma’arif merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan NU.
“Masak pertanyaannya Presiden Indonesia yang diturunkan karena tersandung Buloggate dan Bruneigate? Pasti semua orang tahu jawabannya, “ ujarnya.
Menurut Muhsinun meskipun Kadisnas cabang Pemalang telah menyampaikan permohonan maaf, tapi itu perlu diluruskan karena menyinggung siswa-siswi dan pemerhati pendidikan yang berasal dari kalangan Nadhliyin. (amf)
