Pekalongan, NU Online
Apa yang telah berlangsung selama ini di tubuh Nahdlatul Ulama dengan adanya dua kendali yakni rais aam dan ketua umum tanfidziyah yang sama-sama merasa mendapat mandat dari muktamar telah membuat NU dalam posisi tarik menarik kepentingan, akibatnya NU yang menjadi korban. Jika semua pihak menginginkan NU tetap eksis sebagaimana pada awal NU didirikan, maka kembalikan saja kendali organisasi di Syuriyah.
Demikian dikatakan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Rais Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah ketika menerima kunjungan Masdar Farid Mas'udi dan Ulil Abshar Abdalla, Ahad (6/12) di kediamannya, Noyontaan Pekalongan.<>
Dikatakan, posisi ketua umum sangat diperlukan untuk pelaksanaan teknis seperti keadministrasian dan pelaksanaan program, akan tetapi ketua umum dalam hal ini cukup dipilih dan ditentukan oleh syuriyah, bukan oleh muktamar. Jika posisi ketua umum dipilih oleh muktamar, jika diperjalanan antara rais dan ketua umum terjadi perbedaan dalam pelaksanaan program, maka rais atau syuriyah tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia dipilih oleh muktamar.
Berbeda jika posisi ketua umum yang dipilih dan ditentukan oleh rais aam, apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga NU serta berbagai keputusan, rais bisa menegur, jika perlu diganti yang lain.
Pilihan satu komando menurut Habib Luthfi yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah bisa menjadi solusi atau berbagai persoalan di tubuh ormas Islam terbesar di dunia ini.
Kepada kedua tamunya, Habib Luthfi meminta agar ajaran aswaja harus dipertahankan oleh warga nahdliyyin, apalagi akhir-akhir ini gempuran datang silih berganti untuk menggerogoti faham yang dianut warga nahdliyyin. Untuk mempertahankan hal ini, harus dipilih figur yang tepat.
Kehadiran kedua calon kandidat ketua umum PBNU di kediaman Habib Luthfi memanfaatkan waktu luangnya setelah bertemu dengan PCNU Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya pada Ahad siangnya sekaligus silaturrahim dan klarifikasi atas berbagi berita yang merebak di media tentang konsep kendali satu komando yang pernah dilontarkan Habib Luthfi beberapa waktu yang lalu.
Dirinya akan mendukung siapapun pemimpin PBNU yang akan datang, asal mampu mempertahankan ajaran aswaja di tubuh Nahdlatul Ulama.
Dihadapan kedua tamunya Habib berpesan, jabatan apapun jangan dicari, jabatan merupakan amanah dan tidak bisa diminta minta. Dimanapun tempatnya, kader NU harus siap diposisikan.
Pasalnya, seseorang yang ingin berjuang di NU bukan harus pada jabatan rais aam saja. Artinya, pengabdian dan perjuangan dapat dilakukan seseorang sesuai dengan kemampuannya masing masing dan saya siap mendukung siapapun yang terpilih, ujarnya.
Sementara itu, untuk menggolkan Habib Luthfi menjadi rais aam PBNU pada muktamar di Makasar Maret mendatang, beberapa pengurus cabang di wilayah Pantura Jawa Tengah bagian barat mulai menggalang dukungan. Hal ini dilakukan, karena figur Habib Luthfi dinilai sosok yang tepat untuk memimpin organisasi para ulama. (amz)
Apa yang telah berlangsung selama ini di tubuh Nahdlatul Ulama dengan adanya dua kendali yakni rais aam dan ketua umum tanfidziyah yang sama-sama merasa mendapat mandat dari muktamar telah membuat NU dalam posisi tarik menarik kepentingan, akibatnya NU yang menjadi korban. Jika semua pihak menginginkan NU tetap eksis sebagaimana pada awal NU didirikan, maka kembalikan saja kendali organisasi di Syuriyah.
Demikian dikatakan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Rais Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah ketika menerima kunjungan Masdar Farid Mas'udi dan Ulil Abshar Abdalla, Ahad (6/12) di kediamannya, Noyontaan Pekalongan.<>
Dikatakan, posisi ketua umum sangat diperlukan untuk pelaksanaan teknis seperti keadministrasian dan pelaksanaan program, akan tetapi ketua umum dalam hal ini cukup dipilih dan ditentukan oleh syuriyah, bukan oleh muktamar. Jika posisi ketua umum dipilih oleh muktamar, jika diperjalanan antara rais dan ketua umum terjadi perbedaan dalam pelaksanaan program, maka rais atau syuriyah tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia dipilih oleh muktamar.
Berbeda jika posisi ketua umum yang dipilih dan ditentukan oleh rais aam, apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga NU serta berbagai keputusan, rais bisa menegur, jika perlu diganti yang lain.
Pilihan satu komando menurut Habib Luthfi yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah bisa menjadi solusi atau berbagai persoalan di tubuh ormas Islam terbesar di dunia ini.
Kepada kedua tamunya, Habib Luthfi meminta agar ajaran aswaja harus dipertahankan oleh warga nahdliyyin, apalagi akhir-akhir ini gempuran datang silih berganti untuk menggerogoti faham yang dianut warga nahdliyyin. Untuk mempertahankan hal ini, harus dipilih figur yang tepat.
Kehadiran kedua calon kandidat ketua umum PBNU di kediaman Habib Luthfi memanfaatkan waktu luangnya setelah bertemu dengan PCNU Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya pada Ahad siangnya sekaligus silaturrahim dan klarifikasi atas berbagi berita yang merebak di media tentang konsep kendali satu komando yang pernah dilontarkan Habib Luthfi beberapa waktu yang lalu.
Dirinya akan mendukung siapapun pemimpin PBNU yang akan datang, asal mampu mempertahankan ajaran aswaja di tubuh Nahdlatul Ulama.
Dihadapan kedua tamunya Habib berpesan, jabatan apapun jangan dicari, jabatan merupakan amanah dan tidak bisa diminta minta. Dimanapun tempatnya, kader NU harus siap diposisikan.
Pasalnya, seseorang yang ingin berjuang di NU bukan harus pada jabatan rais aam saja. Artinya, pengabdian dan perjuangan dapat dilakukan seseorang sesuai dengan kemampuannya masing masing dan saya siap mendukung siapapun yang terpilih, ujarnya.
Sementara itu, untuk menggolkan Habib Luthfi menjadi rais aam PBNU pada muktamar di Makasar Maret mendatang, beberapa pengurus cabang di wilayah Pantura Jawa Tengah bagian barat mulai menggalang dukungan. Hal ini dilakukan, karena figur Habib Luthfi dinilai sosok yang tepat untuk memimpin organisasi para ulama. (amz)
