Jakarta, NU Online
KH Hasyim Muzadi menanggapi dingin wacana pergantian ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang.
Wacana, sebagaimana diungkapkan Gerakan Pemurnian Khittah (GPK) NU itu, diistilahkannya sebagai “gegeran” (bahasa Jawa yang berarti silang pendapat). Dan, katanya, hal itu sudah lumrah terjadi di kalangan nahdliyin (warga NU).<>
“Gegeran, ribut-ribut menjelang Muktamar itu biasa. Saat Muktamar ke-31 di Solo (2004) juga ribut. Biasa itu,” ujarnya kepada NU Online di Jakarta, Kamis (16/7).
Ia meyakini, gegeran itu nantinya akan dapat diselesaikan baik dan tanpa meninggalkan masalah. “Biasanya, kalau orang NU gegeran, nantinya akan berakhir dengan ger-geran,” ujarnya seraya mengatakan tak akan bereaksi berlebihan terkait wacana tersebut.
Bahkan, imbuhnya, wacana yang lebih bernuansa desakan tersebut merupakan “warna-warni” menjelang hajatan Muktamar. Pasalnya, jika tidak ada hal semacam itu, Muktamar tidak berkesan meriah.
Sejumlah kalangan muda dalam GPK NU mewacanakan pergantian ketua umum PBNU. Mereka menghendaki adanya figur baru pemimpin NU yang muncul dalam Muktamar mendatang.
Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, A. Malik Haramain, dua periode atau 10 tahun kepemimpinan Hasyim sudah cukup. Selanjutnya, harus dilakukan pergantian kepemimpinan sebagai bagian dari regenerasi.
Gerakan itu, dalam rilis yang dibagikan kepada wartawan, mencantumkan sejumlah organisasi. Beberapa di antaranya adalah lembaga dan badan otonom di bawah naungan PBNU, yakni, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar NU, dan Ikatan Pelajar Putri NU.
Tertera pula nama organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi ini tidak ada kaitan struktural dengan NU. PMII merupakan organisasi kemahasiswaan yang awalnya didirikan NU namun menyatakan independen atau memisahkan diri dari NU pada 1972. (rif)
KH Hasyim Muzadi menanggapi dingin wacana pergantian ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang.
Wacana, sebagaimana diungkapkan Gerakan Pemurnian Khittah (GPK) NU itu, diistilahkannya sebagai “gegeran” (bahasa Jawa yang berarti silang pendapat). Dan, katanya, hal itu sudah lumrah terjadi di kalangan nahdliyin (warga NU).<>
“Gegeran, ribut-ribut menjelang Muktamar itu biasa. Saat Muktamar ke-31 di Solo (2004) juga ribut. Biasa itu,” ujarnya kepada NU Online di Jakarta, Kamis (16/7).
Ia meyakini, gegeran itu nantinya akan dapat diselesaikan baik dan tanpa meninggalkan masalah. “Biasanya, kalau orang NU gegeran, nantinya akan berakhir dengan ger-geran,” ujarnya seraya mengatakan tak akan bereaksi berlebihan terkait wacana tersebut.
Bahkan, imbuhnya, wacana yang lebih bernuansa desakan tersebut merupakan “warna-warni” menjelang hajatan Muktamar. Pasalnya, jika tidak ada hal semacam itu, Muktamar tidak berkesan meriah.
Sejumlah kalangan muda dalam GPK NU mewacanakan pergantian ketua umum PBNU. Mereka menghendaki adanya figur baru pemimpin NU yang muncul dalam Muktamar mendatang.
Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, A. Malik Haramain, dua periode atau 10 tahun kepemimpinan Hasyim sudah cukup. Selanjutnya, harus dilakukan pergantian kepemimpinan sebagai bagian dari regenerasi.
Gerakan itu, dalam rilis yang dibagikan kepada wartawan, mencantumkan sejumlah organisasi. Beberapa di antaranya adalah lembaga dan badan otonom di bawah naungan PBNU, yakni, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar NU, dan Ikatan Pelajar Putri NU.
Tertera pula nama organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi ini tidak ada kaitan struktural dengan NU. PMII merupakan organisasi kemahasiswaan yang awalnya didirikan NU namun menyatakan independen atau memisahkan diri dari NU pada 1972. (rif)
