Jakarta, NU Online
Lembaga Persahabatan Indonesia Libya (LPIL) mendesak Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat menghentikan agresinya terhadap Libya. Meski dilandasi Resolusi PBB, namun agresi tersebut hanya melahirkan kekerasan, kehancuran infrastruktur, tata pemerintahan, dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat sipil.
Demikian dinyatakan Ketua LPIL H Ahmad Nazri Adlani dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Rabu (23/3). Menurut Nazri, krisis politik di Libya mestinya harus diselesaikan melalui cara-cara politik dan diplomatik dalam forum perundingan untuk perdamaian, serta menghindari penggunaan tindakan kekerasan.
>
Sementara itu, Sekretaris Jenderal LPIL Mahyuddin Nawawi menyerukan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, mestinya mengambil langkah bersama dan proaktif dalam penyelesaian permasalahan di Libya.
"LPIL mengutuk dan menentang keras agresi atas alasan apapun. Tindakan militer akan berakibat fatal untuk bangsa dan negara yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi di Somalia, Afghanistan, dan Irak,"kata Mahyuddin.
Sedangkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang juga hadir dan turut membacakan pernyataan sikap LPIL menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengambil peran yang lebih strategis, sebagai penengah, terkait krisis Libya. Terlepas dari persoalan politik, apa yang terjadi di Libya, terutama keterlibatan militer asing, merupakan tragedi bagi umat Islam.
"Sikap Pemerintah Indonesia (terkait persoalan Libya) sekarang sekarang masih kurang tegas," ungkap Kiai Said. (min)
Lembaga Persahabatan Indonesia Libya (LPIL) mendesak Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat menghentikan agresinya terhadap Libya. Meski dilandasi Resolusi PBB, namun agresi tersebut hanya melahirkan kekerasan, kehancuran infrastruktur, tata pemerintahan, dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat sipil.
Demikian dinyatakan Ketua LPIL H Ahmad Nazri Adlani dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Rabu (23/3). Menurut Nazri, krisis politik di Libya mestinya harus diselesaikan melalui cara-cara politik dan diplomatik dalam forum perundingan untuk perdamaian, serta menghindari penggunaan tindakan kekerasan.
>
Sementara itu, Sekretaris Jenderal LPIL Mahyuddin Nawawi menyerukan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, mestinya mengambil langkah bersama dan proaktif dalam penyelesaian permasalahan di Libya.
"LPIL mengutuk dan menentang keras agresi atas alasan apapun. Tindakan militer akan berakibat fatal untuk bangsa dan negara yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi di Somalia, Afghanistan, dan Irak,"kata Mahyuddin.
Sedangkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang juga hadir dan turut membacakan pernyataan sikap LPIL menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengambil peran yang lebih strategis, sebagai penengah, terkait krisis Libya. Terlepas dari persoalan politik, apa yang terjadi di Libya, terutama keterlibatan militer asing, merupakan tragedi bagi umat Islam.
"Sikap Pemerintah Indonesia (terkait persoalan Libya) sekarang sekarang masih kurang tegas," ungkap Kiai Said. (min)
