Bandung, NU Online
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, KH Hafidz Usman, menegaskan bentrokan massa serta penyegelan tempat ibadah pengikut Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan Jabar, beberapa waktu lalu  sama sekali tak terkait masalah politik.

Pendapat adanya unsur muatan politis dalam hal tersebut kini beredar di Jabar, mengingat  pada pertengahan 2008 provinsi tersebut akan menggelar pemilihan gubernur (pilgub).

<>

Rais Syuriyah PBNU ini mengatakan pihaknya telah lama mengeluarkan larangan terhadap pendirian serta penyebaran ajaran Ahmadiyah di Jabar yang disetujui berbagai pihak.

Ketetapan pelarangan itu telah lama dikeluarkan MUI termasuk MUI Jabar, karena ajaran Ahmadiyah sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian penyebarluasannnya dianggap sesat dan menyesatkan umat.

Sebelumnya aksi penyerbuan jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa (18/12) lalu telah berlangsung rusuh.

Meski aksi massa itu dijaga ketat oleh petugas kepolisian setempat, namun akhirnya ratusan orang tersebut menghancurkan beberapa bagian tempat ibadah umat Ahmadiyah tersebut.

Selain diduduki massa, tempat ibadah umat itu juga disegel petugas Satpol PP Pemkab Kuningan yang didasarkan pada fatwa MUI dimaksud.

Dikatakan Hafidz, pengikut Ahmadiyah Kuningan itu selalu bersikeras untuk melakukan kegiatan ritualnya sehingga mengundang amarah massa, dan akhirnya berakhir dengan penyerbuan tersebut.

Salah satu ajaran Ahmadiyah tersebut, menyatakan bahwa terdapat rasul setelah Roaululloh Muhammad SAW, sehingga hal itu bertentangan dengan nilai-nilai keimanan yang terkandung didalam ajaran Islam.

"Islam sama sekali tak mengajarkan adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas ajaran Ahmadiyah adalah salah, dan sesat," katanya.

Namun penanganan terhadap pengikut ajaran Ahmadiyah itu, menurut dia,  tidak boleh dilakukan secara keras terlebih berbuntut anarkis serta penganiayaan.

Ia mengatakan,  saat ini pihaknya sedang membina pengikut Ahmadiyah di Kuningan, yang dilakukan bersama antara pihak MUI Kuningan dengan aparat pemerintahan setempat dibantu petugas lainnya. 9ant/din)