Jakarta, NU Online
Pemerintah perlu bertindak lebih cepat lagi menyelesaikan kompleksitas problem pertanian, seperti irigasi, fasilitas pasca panen, keterbatasan tenaga kerja, kelangsungan alih fungsi lahan sawah, lemahnya penerapan teknologi, lemahnya harga produk pertanian, penyempitan lahan sawah, dan lemahnya usaha pengolahan hasil pertanian.

"Para petani tembakau di Bojonegoro saat ini menghadapi problem pasca panen akibat ketidakpastian kesiapan Pemkab Bojonegoro menyediakan dana Rp. 7,6 Miliar untuk penyangga harga." Kata Prof. Dr. Dra. Istibsjaroh, MA., Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur saat membacakan hasil kunjungan kerjanya dalam Sidang Paripurna DPD RI (Senin, 15/8/11).
<>
Menurut tokoh Muslimat NU Provinsi Jawa Timur ini, problem pertanian pasca panen perlu penanganan Pemerintah secara serius dan cepat agar petani tidak selalu dirugikan dengan berbagai sebab. Petani tembakau Bojonegoro misalnya, tahun 2011 sudah gagal panen karena anomali iklim dan jangan sampai tahun ini gagal jual karena keruwetan pasar.

"Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah mengantisipasi hal ini dengan meminjam dana Rp6,7 Miliar kepada Pemerintah Pusat. Namun sampai saat ini pinjaman itu belum direalisasikan," keluh Istibsjaroh.

Istibsjaroh melanjutkan bahwa ketersediaan dana yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat penting untuk menyelamatkan harga hasil panen petani. Dana tersebut merupakan bagian dari pola penyelesaian problem pertanian pasca panen.

"Dana pinjaman itu akan dikembalikan dalam empat bulan. Sebenarnya tidak lama dan tidak besar. Namun faktanya sulit terealisir," imbuh Istibsjaroh yang baru saja mengunjungi beberapa Muslimat NU Cabang di Jawa Timur.

Redaktur: Emha Nabil Haroen