Jakarta, NU Online
Pemerintah perlu ketegasan sikap dalam merancang masa depan Indonesia. Jika tidak, dikhawatirkan Indonesia akan terus masuk dalam perangkap kepentingan ekonomi asing.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo dalam Seminar LP3ES bertema "Kenaikan BBM dan Alternatif Kebijakan Kompensasi untuk Masyarakat Miskin", Senin (21/11), di Jakarta.

Disampaikan Siswono, petani membutuhkan insentif untuk meningkatkan produksinya. Jika itu tidak dilakukan pemerintah, Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor beras, jagung, ternak sapi, susu, gula, kedelai dan produk-produk pertanian lainnya yang mestinya bisa diproduksi sendiri.

"Setiap kali ada kekurangan solusinya pasti impor. Hingga kini kita menjadi importir daging yang mencapai 25% konsumsi, importir gula 30% konsumsi, importir garam 50% konsumsi dan, importir kedelai 48% konsumsi. Padahal ada solusi lain yang lebih murah, menghemat devisa dan menyediakan lapangan kerja, yaitu dengan meningkatkan produksi," kata Siswono.

Menurutnya kebijakan pemerintah menekan harga menyusul melambungnya angka inflasi sangat tidak fair terhadap petani yang telah menghadapi kesulitan biaya hidup dan peningkatan biaya produksi. Tanpa insentif harga, maka produksi akan menurun. Dan karena kebutuhan meningkat, imporpun akan meningkat. "Ini bunuh diri," katanya.

Saat ini, Siswono menambahkan, alokasi anggaran APBD II untuk pertanian di seluruh Indonesia tidak ada yang lebih dari 5% bahkan di kabupaten yang 70% penduduknya petani. Padahal, menurutnya, pembangunan jalan-jalan raya menembus daerah-daerah yang terisolasi sangat besar peranannya bagi peningkatan kesejahteraan, sebagaimana pernah dilakukan di banyak negara.

Alokasi dana pembangunan infrastuktur desa yang disalurkan melalui pemerintah daerah diharapkan diutamakan untuk pembangunan jalan desa dan perbaikan irigasi. Selain itu, Siswono juga berharap masyarakat dan LSM tetap melakukan pengawasan intensif terhadap penyaluran subsidi pupuk yang mencapai 3 triliun rupiah. (anm)