PMII Minta Pemerintah Pamekasan Tak Abaikan Ulama

Pamekasan, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan mengecam bupati-wakil bupati Pamekasan Achmad Syafii-Khalil Asy’ari terkait izin yang dikeluarkan atas konser dugem DJ Jimmy, Sabtu (9/11) malam lalu. Konser tersebut gagal lantaran demo penolakan besar-besaran yang dilakukan PMII.<>

Selain PMII, warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Islam (KMPI) juga mendengungkan kecaman terhadap Achmad Syafii dan wakilnya.

Ketua PC PMII Pamekasan, Didik Ahmad, mengatakan, konser DK Jimmy di lapangan/stadion R Soenarto Kabupaten Pamekasan bertentangan dengan kultur masyarakat Madura, khususnya masyarakat Pamekasan yang identik dengan masyarakat santri, melanggar adat-istiadat, dan terlebih lagi melanggar syariat Islam.

“Dan hal itu malah dibiarkan oleh pemerintah untuk digelar. Sehingga, mengundang reaksi penolakan besar-besaran dari semua elemen masyarakat Pamekasan yang peduli terhadap syariat Islam, budaya islami, serta adat-istiadat masyarakat Pamekasan,” terangnya.

Dikhawatirkan, jika konser dugem tersebut tetap dilangsungkan, maka tidak menutup kemungkinan bakal muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Sebut saja peluang munculnya pengedaran narkoba, minum-minuman keras, seks bebas, dan tindak asusila lainnya.

Elman Duro, salah seorang koordinator lapangan PMII menegaskan, Bupati Syafii dan Wakil Bupati Khalil Asy’ari dinilai telah mengabaikan ulama Madura, khususnya ulama di Kabupaten Pamekasan.

“Di samping menerapkan Perda Syariat, di Pamekasan juga dikenal sebagai kota santri. Sebab, di kabupaten ini tak sedikit pesantren besar berdiri,” katanya.

Pantauan NU Online, sekitar pukul 10.00 Sabtu lalu, massa PMII memulai aksinya dari monument Arek Lancor. Di sini, mereka melakukan orasi secara bergantian menggunakan sound system yang dimuat mobil pikap. Tak hanya itu, mereka menyebar ribuan selebaran yang berisi kecaman dan tuntutan agar bupati mencabut izin konser DJ Jimmy.

Setelah itu, mereka bergerak menuju gedung dewan dan kantor bupati di Jalan Kabupaten. Sepanjang jalan, mereka mendengungkan aspirasi serta mendapat perhatian dari pengendara dan masyarakat sepanjang jalan.

Aksi damai tersebut direspon positif oleh kalangan wakil rakyat di DPRD Pamekasan. Wabup Khalil Asy’ari yang didampingi Sekdakab Alwi Beiq, juga memberikan tanggapan atas tuntutan massa KMPI dan PMII.

“Kami di DPRD Pamekasan tidak tahu menahu seputar konser dugem tersebut. Tidak ada koordinasi dengan kami,” terang Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. (Hairul Anam/Anam)