Pertai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam membentuk fraksi di DPRD Jember. Namun nama fraksi dari kongsi kedua partai berbasis Islam itu tidak ada embel-embel PPP-nya, tetap bernama Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB).
Demikian dinyatakan oleh Sekretaris DPC PPP Jember, Sunardi di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jum’at sore (2/9). “Soal nama tidak masalah. Yang penting diantara kami ada kesepahaman dalam menjalin koalisi,” terang Sunardi, Jum’at sore (2/9).<>
Menurut Sunardi, di Jember PPP sangat pas bergabung dalam fraksi PKB. Selain karena banyak kesamaan dalam apa yang akan diperjuangkan, juga pimpinan kedua partai sejauh ini selalu menjalin komunikasi.
Sunardi mencontohkan, jika missi PKB ingin mensejahterakan umat, khusunya warga NU, PPP juga mempuyai keinginan dan tujuan yang sama.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Jember, H. Ayub Junaidi menyambut baik merapatknya PPP dalam fraksinya. Dikatakan Ayub, walaupun dengan jumlah 6 kursi, PKB sudah lebih dari cukup untuk membentuk fraksi, tapi PKB butuh tambahan kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Semakin banyak jumlah anggota fraksi, semakin kuat suaranya di parlemen,” ungkap Ayub.
Tahun ini PKB Jember hanya merengkuh 6 kursi. Jumlah ini turun dari perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 yang mencapai 17. Sedangkan PPP cuma meraih 3 kursi. Pemilu sebelumnya partai berlambang Ka’bah itu memperoleh 6 kursi. Untuk membentuk fraksi, partai minimal harus mendapat 4 kursi, sehingga PPP otomatis harus bergabung dengan partai lain. (ary)
Terpopuler
1
Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai Kalahkan Thailand Lewat Adu Penalti
2
Sembilan Hakim MK Diadukan ke MKMK karena Tunjukkan Ijazah Gibran ke Pemohon
3
Kemenag Buka Pelatihan Ekoteologi 2026, Ini Syarat dan Jadwal Pendaftarannya
4
Kemenag Buka Lima Program Non-Degree 2026, Pendaftaran 5-12 Oktober
5
Nyai Hj Machfudhoh Aly Ubaid, Pelita Keteladanan Sang Bu Nyai, Ahli Riyadhah, dan Politisi
6
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Transfer Data ke Luar Negeri Wajib Persetujuan DPR
Terkini
Lihat Semua