RI Belum Bergabung dengan Koalisi Anti Teroris Pimpinan Saudi

Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan masih menunggu "Term of Reference" (acuan kerangka kerja) dan modalitas dari Arab Saudi sehubungan dengan ajakan pembentukan koalisi untuk melawan ISIS.
<>
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia masih belum bisa memutuskan untuk bergabung dengan koalisi yang terdiri atas 34 negara Islam di Asia, Timur Tengah, dan Afrika tersebut.

"Jumat pekan lalu Menlu Arab Saudi menghubungi Bu Retno perihal pembentukan koalisi tersebut, namun kami masih menunggu TOR dan modalitas dari koalisi itu," ujar Arrmanatha.

Dia menjelaskan, Kementerian Luar Negeri RI menyambut baik setiap upaya untuk menangkal radikalisme dan terorisme, baik melalui pendekatan lunak atau keras.

Akan tetapi dia menekankan diperlukan kerangka kerja dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Arab Saudi sebagai pelopor koalisi, agar mengetahui arah dan fokus dari kerja sama tersebut.

Selain itu, dengan diketahuinya kerangka kerja maka Indonesia bisa dengan mudah melakukan koordinasi kepada sejumlah pusat penangkalan terorisme di dalam negeri.

"Indonesia juga sudah punya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) misalnya, atau lembaga penegak hukum lain, jadi harus ada koordinasi secara jelas," tukasnya.

Arrmanatha menambahkan, dalam membentuk sebuah kerja sama internasional pihaknya selalu menekankan agar diberikan kerangka kerja dan modalitas yang jelas.

"Kita selalu tekankan itu, tapi dari ajakan Arab Saudi kemarin tidak dijelaskan arahnya ke mana, tujuannya, fokusnya apa. Jika sudah ada kerangkanya, kita pun bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip di Indonesia," tukas Arrmanatha. (Antara/Mukafi Niam)