108 Warga Meninggal di Pengungsian Gempa Flores, Lebih Banyak Ketimbang Akibat Bencana

Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana di Flores dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan tersebut disampaikan setelah WALHI mencatat 108 warga meninggal dunia saat berada di tenda atau lokasi pengungsian.

Berdasarkan catatan WALHI hingga 25 September 2026, sedikitnya 156 orang meninggal dunia sejak gempa bumi melanda NTT. Dari jumlah tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 108 lainnya meninggal ketika berada di tenda dan lokasi pengungsian.

WALHI menilai kondisi pengungsian yang buruk tidak hanya meningkatkan risiko penyakit, tetapi juga memperbesar ancaman terhadap keselamatan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Manajer Pengelolaan Isu Bencana Ekologis WALHI Nasional, Melva Harahap, mengatakan pihaknya menemukan indikasi lemahnya sistem perlindungan terhadap warga selama masa tanggap darurat.

Selain kondisi pengungsian yang tidak memadai, WALHI juga menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sekitar lokasi pengungsian. Temuan tersebut, menurut WALHI, menunjukkan belum memadainya mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak selama masa tanggap darurat.

"Ketika negara gagal memenuhi kewajiban dasarnya dalam melindungi warga yang berada dalam situasi darurat, maka terdapat dasar untuk meminta pertanggungjawaban," kata Manajer Pembelaan Hukum WALHI Nasional Christine Constanta.

Menurut Christine, negara memiliki kewajiban menjamin hak hidup, rasa aman, serta perlindungan warga, termasuk dalam situasi bencana.

Atas temuan tersebut, WALHI akan menyampaikan keberatan administratif kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah daerah terdampak sebagai langkah awal untuk meminta pertanggungjawaban.

Minta Audit 108 Kematian

WALHI menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dinilai harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak penyintas serta perlindungan kelompok rentan.

"Jelasnya kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan negara belajar dari sejarah panjang bencana di Flores. Yang dibutuhkan bukan hanya respons setelah bencana terjadi, tetapi penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana," ujar Melva.

WALHI mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit terbuka terhadap 108 kematian yang terjadi di lokasi pengungsian. Audit tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi dan faktor yang menyebabkan kematian warga selama berada di pengungsian.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar penyintas terpenuhi, mulai dari air bersih, pangan, sanitasi, layanan kesehatan, hingga perlindungan bagi perempuan dan anak.

WALHI juga meminta pemerintah melakukan asesmen komprehensif terhadap kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat serta mengevaluasi sistem penanggulangan bencana dan mitigasi risiko di Flores dan NTT.

"Tragedi 108 kematian di pengungsian harus menjadi titik evaluasi nasional. Negara tidak boleh hanya hadir saat evakuasi dan penyaluran bantuan, tetapi wajib menjamin keselamatan warga selama seluruh proses tanggap darurat dan pemulihan. Tidak boleh ada lagi kematian yang dinormalisasi di tenda-tenda pengungsian," kata Kepala Divisi Penguatan Organisasi WALHI Nasional Umbu Wulang Tanaamah Paranggi.