Jakarta, NU Online
Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diputuskan beberapa waktu mengatur bahwa hanya MUI yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan susahnya sektor usaha kecil dan mikro untuk memperoleh sertifikat halal.
H Masrudi Syuhud, salah satu ketua PBNU menjelaskan, saat ini sangat sedikit usaha kecil dan mikro yang sudah mendapatkan sertifikat halal karena akses yang terbatas akibat dimonopoli oleh satu lembaga, yaitu MUI. Seluruh akses hanya ke satu pintu, sedangkan yang ingin mendapatkan sertifikat halal sangat banyak. Akibatnya, banyak sekali yang tak terlayani. “Karena itu, UU ini layak untuk diuji materi,” katanya saat berbicara terkait masalah UU JPH ini di di Gedung PBNU, Selasa (26/9).
H Andi Najmi, salah satu Wakil Sekjen PBNU menambahkan UU JPH disahkan pada rapat pleno terakhir DPR RI periode 2009-2014. Karena disahkan pada menit-menit terakhir, dari pengalamannya sebagai anggota DPR, banyak sekali kelemahan yang ada. Ia ,menyebut ada operasi senyap dari pihak-pihak tertentu yang berkeinginan agar UU tersebut tidak disahkan. “Yang jelas kami tidak ingin sertifikasi halal ini dimonopoli oleh satu pihak,” tandasnya.
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Ombudsmen RI Ahmad Suaedy yang menjelaskan berbagai aspek tentang berbagai aspek tentang pengaruh pelayanan publik terkait dengan keberadaan UU tersebut. (Mukafi Niam)
Terpopuler
1
LAZISNU Gelar Lomba dengan Total Hadiah Rp69 Juta, Ini Link Pendaftarannya
2
Kolaborasi LD PBNU dan LTM PBNU Gelar Standardisasi Imam dan Khatib Jumat Angkatan Ke-4
3
Cara Wudhu di Toilet agar Tidak Makruh
4
UI Minta Maaf soal Disertasi Bahlil Lahadalia, Kelulusan Ditangguhkan, Moratorium SKSG
5
Hukum Merokok saat Berkendara di Jalan Raya
6
Hukum Cukur Alis Wanita Bersuami
Terkini
Lihat Semua
