BPK Dorong Dukungan Negara untuk Perguruan Tinggi Swasta

Jakarta, NU Online

 

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI H Fathan Subchi mendorong pemerintah memberikan dukungan lebih besar kepada perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, peran PTS dalam mencerdaskan kehidupan bangsa perlu mendapat perhatian yang setara dalam kebijakan pendidikan nasional.

 

Fathan mengatakan kampus swasta selama ini turut berjuang menyediakan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Karena itu, dukungan negara tidak semestinya hanya berfokus pada perguruan tinggi negeri.

 

"Kampus-kampus swasta berjuang mendidik, jangan APBN hanya untuk negeri saja,” kata Fathan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda XII di TMII, Jakarta, Ahad (27/9/2026).

 

Ia menilai perguruan tinggi swasta juga perlu diberikan ruang dan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, keberadaan kampus swasta menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

 

Fathan mengatakan BPK terus mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar bagi perguruan tinggi swasta.

 

"Swasta lain harus dikasih kewajiban yang penuh karena tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu tergantung pada teman-teman swasta,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Fathan mendorong perguruan tinggi swasta tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah. Kampus perlu memperkuat kemandirian dan tata kelola agar mampu bertahan serta berkembang di tengah tantangan pendidikan tinggi.

 

Ia berharap Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) dapat menjadi salah satu contoh perguruan tinggi swasta yang mampu membangun kemandirian dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

 

"PTN swasta dengan survivalnya, dengan kerja keras,” katanya.

 

Fathan juga menyoroti tantangan perguruan tinggi dalam memastikan lulusan memiliki keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, masih terdapat persoalan berupa keterputusan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan di lapangan kerja.

 

"Tantangan perguruan tinggi ini tadi keterputusan antara dunia kerja dengan lulusan kampus. Itu masih problem,” jelasnya.

 

Ia menilai bekal pendidikan yang diperoleh mahasiswa selama masa kuliah harus dapat menjadi modal untuk menghadapi kehidupan setelah lulus, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.

 

"Selama empat tahun, bekal-bekal teori dari ilmu sosial menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan,” kata Fathan.

 

Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Sistem Informasi LLDikti Wilayah 3T, Wiji Murdoko, meminta lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) tidak berhenti pada capaian akademik setelah menyelesaikan pendidikan. 

 

Para wisudawan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja serta tetap memegang teguh integritas dan adab.

 

"Saya mengapresiasi Unusia yang terus memperkuat tata kelola pendidikan sehingga dapat melahirkan sarjana yang siap terjun ke tengah masyarakat," katanya.