Cegah Kenaikan Sembako Berulang, Ekonom NU: Turunkan Biaya Administrasi

Jakarta, NU Online 
Ekonom Nahdlatul Ulama (NU) Jaenal Effendi mengatakan, salah satu cara jitu pemerintah menekan kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) yaitu dengan menurunkan biaya administrasi perusahaan. 

"Menurunkan biaya administrasi, terutama perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN. Karena berdasarkan riset, biaya yang sering dikeluarkan itu lebih banyak di administrasi, kurang lebih 70 persen, sisanya baru untuk biaya produksi," katanya saat dihubungi NU Online via telepon, Rabu (22/6/22).

Menurut Jaenal, pemerintah perlu mengupayakan pemangkasan biaya administrasi untuk menstabilkan harga komoditas, terutama pangan pokok menjelang dan hari-hari besar keagamaan setiap tahun.

"Jadi, perusahaan-perusahaan pemerintah ini harus melakukan pemotongan mata rantai administrasi itu," ujar Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) 2020-2021 itu.

Sehingga biaya produksi, lanjut Jaenal, bisa diinvestasikan sebesar 70-80 persen dengan meminimalkan biaya administrasi. Sebab, mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok itu umumnya bukan karena pedagang dan distributor tidak sanggup mendatangkannya, tetapi lebih pada daya beli konsumen ketika bahan pangan itu tiba dan diecerkan pedagang kepada konsumen dengan harga tinggi.

"Kita bandingkan saja, negara-negara tetangga dapat lebih mudah memasukkan barang-barangnya ke Indonesia karena biaya produksinya lebih murah sehingga harganya juga lebih murah," terang Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Faktanya, harga garam impor lebih murah daripada garam lokal. Dia mencatat harga garam produksi Australia yang telah sampai di Surabaya, Jakarta, dan Medan hanya senilai US$ 30 per ton atau sekitar Rp450 per Kg. Sedangkan, harga pokok produksi petambak garam di Madura telah mencapai Rp775 per Kg, menyentuh Rp900 per Kg dengan biaya logistik, dan hingga Rp 1.400 jika melalui proses pemurnian.

"Jadi, biaya produksi itu sangat berpengaruh pada harga-harga barang," jelas dia.

Lebih lanjut, Jaenal juga menyinggung terkait rantai pasok pangan Indonesia yang belum efisien, karena jalur distribusi yang panjang. Hal itu juga menjadi salah satu sebab yang membuat fenomena kenaikan harga bahan pokok terulang. 

"Jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, seharusnya harga bahan pokok tetap stabil," katanya.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan tata niaga yang baik, stok pangan pun akan tetap terjaga," imbuh Jaenal.

Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Syamsul Arifin