DPR Minta Pemulihan Pascabencana Sumatra Dipercepat, Hunian Ditarget Rampung Sebelum Lebaran 

Jakarta, NU Online 

DPR RI meminta pemerintah mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Hal ini perlu segera dilakukan agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk hunian sementara dan hunian tetap, dapat terpenuhi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan percepatan pemulihan menjadi fokus utama hasil rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah, khususnya bagi daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus.

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatra Pemerintah, bersama dengan pemerintah daerah, akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dampak selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026," kata dia saat membacakan salah satu kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain percepatan fisik, DPR juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak selama masa transisi menuju pemulihan penuh, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatra Pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, baik di masa pengungsian maupun hunian sementara dan hunian tetap, dapat terpenuhi," kata Dasco.

DPR juga mendorong pemerintah agar tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara segera direalisasikan guna mempercepat proses pemulihan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatera dapat segera direalisasikan," kata Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menekankan pentingnya dukungan anggaran sektor kesehatan dan penyelesaian pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026," jelas dia.

Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra. 

DPR mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus mendorong optimalisasi koordinasi dengan pemerintah daerah.

DPR juga menyetujui penggunaan dana tanggap darurat dari pos anggaran lain untuk menambah alokasi Kementerian Pekerjaan Umum guna mendukung pemulihan infrastruktur, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.

Di sektor kesehatan, DPR mendukung percepatan pencairan anggaran dari BNPB untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak serta pemenuhan tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp529,3 miliar sebelum Idul Fitri 1447 H.

Selain itu, DPR meminta pemerintah segera menggunakan data kerusakan yang telah divalidasi BNPB sebagai dasar penyaluran bantuan, sembari melanjutkan proses validasi terhadap data yang belum rampung.

DPR juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan terkait relaksasi penggunaan anggaran kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

DPR juga sepakat mendorong percepatan pembersihan lingkungan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui skema cash for work.