Kader PMII Jakarta Desak DPR dan Pimpinan Parpol Sikapi Tuntutan Pemakzulan Gibran

Jakarta, NU Online

Massa Aliansi untuk Selamatkan Bangsa yang melibatkan perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Dalam aksi tersebut, salah satu kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta, Andriansyah, mendesak DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meminta pimpinan partai politik mengonsolidasikan isu tersebut agar segera dituntaskan.

Andriansyah mengatakan, tuntutan itu lahir dari refleksi atas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, masih banyak persoalan di tingkat masyarakat yang belum terjawab, terutama terkait kondisi ekonomi rakyat. Ia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat alasan untuk memakzulkan Gibran.

"Sehingga kami merasa, terlebih dengan putusan Mahkamah Agung dan Konstitusi yang ada, Gibran ini perlu dimakzulkan. Dan kami mendesak untuk DPR menggunakan hak suaranya, hak pendapatnya untuk memakzulkan Gibran. Dan kami juga mendesak para pimpinan-pimpinan partai politik untuk mengkonsolidasikan isu ini agar cepat-cepat dituntaskan," kata Andriansyah saat ditemui di lokasi demonstrasi.

Ia menyebut kedua lembaga peradilan tersebut telah memutuskan bahwa ijazah Gibran tidak memenuhi syarat. Bagi Andriansyah, persoalan itu merupakan bagian dari orkestrasi politik elite, terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo selama satu dekade. Ia menilai proses tersebut dilakukan melalui manipulasi administrasi.

"Apa yang mereka lakukan ialah mereka mengakali hukum kita dengan mengakali administratif, sehingga Gibran ini sebagai wakil presiden kami melihatnya itu cacat administrasi dan ngakali hukum," ujarnya.

Andriansyah menyayangkan pembahasan mengenai pemakzulan Gibran tidak masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Hari Pahlawan. Padahal, menurutnya, sejumlah partai politik telah menyatakan sikap. Karena itu, ia menilai tekanan perlu diarahkan langsung kepada para ketua partai agar mendorong anggota mereka di DPR.

"Ketika kita melihat juga ketika beberapa partai politik sudah menyatakan sikapnya, namun pada hari ini, di hari Pahlawan 10 November, sayangnya pembahasan soal pemakzulan Gibran ini tidak dibahas di Rapat Paripurna," ucapnya.

Ia juga memperingatkan bahwa massa akan mendatangi kantor-kantor partai politik jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Karena apabila ini tidak diselesaikan, kami menuntut dan kami akan memaksa untuk turun ke depan-depan kantor partai politik untuk menekan ketua-ketua partai agar menggunakan hak suara dewan-dewannya di DPR RI untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran ini," tegasnya.

Andriansyah turut menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengatakan kelompoknya memilih memusatkan perhatian pada tuntutan pemakzulan Gibran terlebih dahulu.

"Namun kita fokus dulu terhadap Gibran dengan cacat administrasinya, dengan upaya-upaya hukum dan konstitusi yang mereka akali saat pemilu kemarin," katanya.

Selain persoalan Gibran, Andriansyah menyoroti sejumlah isu lain, yakni ekonomi, ekologi, pendidikan, dan militerisme. Ia mendesak agar Pasal 33 UUD 1945 ditegakkan kembali sehingga kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan tidak dikuasai oligarki.

Ia juga menuding banjir dan kebakaran hutan berkaitan dengan kepentingan bisnis elite politik. Selain itu, ia meminta Prabowo membatasi keterlibatan militer di ranah sipil.

"Di mana isu-isu militerisme ini sudah sangat-sangat parah sekali masuk ke dalam ranah-ranah sipil, baik di sekolah-sekolah, di universitas, dan bahkan di ruang-ruang kantor-kantor sipil kita sudah disusupi oleh militerisme," pungkasnya.