Kemenhaj Buka Pelunasan Bipih Haji Reguler Mulai 10 November 2026

Jakarta, NU Online

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jamaah haji reguler mulai Selasa (10/11/2026).

 

Pembukaan pelunasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler untuk musim haji 1448 H/2027 M.

 

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengimbau seluruh jamaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan untuk segera memanfaatkan waktu pelunasan yang telah ditentukan.

 

"Kami mengimbau seluruh jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," tegas Nurchalis di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

 

Proses pelunasan Bipih reguler terbagi dalam dua tahap yang dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Pelunasan tahap pertama berlangsung pada 10 November hingga 10 Desember 2026.

 

Tahap pertama diperuntukkan bagi jamaah haji reguler yang telah melunasi biaya haji tetapi menunda keberangkatan, jamaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta jamaah prioritas lanjut usia (lansia).

 

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.

 

Tahap kedua diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jamaah lansia, jamaah disabilitas beserta pendampingnya, jamaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, jamaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

 

Nurchalis menjelaskan, skema dua tahap tersebut dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung secara optimal dan transparan.

 

"Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jamaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal," tambahnya.

 

Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jamaah. Kuota tersebut mencakup 191.419 kuota jamaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.

 

Setiap jamaah haji reguler memperoleh subsidi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan pemerintah sebesar Rp3.200.000.

 

Setelah dikurangi subsidi tersebut, besaran Bipih yang harus dibayarkan jamaah berbeda-beda sesuai embarkasi, dengan rincian sebagai berikut:

-  Embarkasi Aceh Rp43.695.779;

- Embarkasi Medan Rp44.020.279;

- Embarkasi Padang Rp44.148.779;

- Embarkasi Balikpapan Rp49.891.779;

- Embarkasi Banjarmasin Rp50.128.779;

- Embarkasi Lombok Rp50.366.779;

- Embarkasi Batam Rp51.531.279;

- Embarkasi Palembang Rp52.161.279;

- Embarkasi Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779;

- Embarkasi Jakarta Rp53.543.779;

- Embarkasi Kertajati Rp55.101.279;

- Embarkasi Makassar Rp55.428.465; serta

- Embarkasi Surabaya dan Dhoho Rp58.146.279.

 

Untuk melakukan pelunasan, jamaah wajib berstatus aktif di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Jamaah juga harus memenuhi persyaratan istitaah kesehatan dan belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya. Adapun jamaah prioritas lansia harus berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

 

Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti sebesar Bipih sesuai embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual.

 

Transaksi dapat dilakukan melalui saluran non-teller, seperti anjungan tunai mandiri (ATM) dan mobile banking. Bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan, pembayaran dapat dilakukan melalui layanan kas keliling.

 

Setelah transaksi berhasil, jamaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.

 

"Kami berharap seluruh jamaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu," pungkas Nurchalis.