Komnas Perempuan Desak Pengusutan Kekerasan Aparat terhadap Perempuan di Yogyakarta

Jakarta, NU Online 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam tindakan kekerasan aparat gabungan Polri dan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada 10 November 2026. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah perempuan dilaporkan menjadi korban, termasuk seorang mahasiswi yang mengalami pendarahan serius di kepala hingga harus dirawat di RSUP Dr Sardjito.

 

Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan, sebanyak 154 orang diamankan dalam aksi tersebut, termasuk 19 anak. Sementara itu, sekitar tujuh orang mengalami luka-luka akibat tembakan dan pemukulan sehingga harus mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit.

 

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mendesak Kapolri menghentikan pendekatan represif dalam pengamanan demonstrasi. Ia juga meminta Presiden menarik personel TNI dari pengamanan aksi unjuk rasa serta memastikan setiap anggota aparat yang diduga melakukan kekerasan diproses sesuai hukum.

 

“Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi awal dengan mitra di Yogyakarta pada 11 November 2026. Komnas Perempuan menerima laporan mengenai penangkapan dan penyisiran yang meluas dengan penggunaan ancaman dan kekerasan fisik maupun verbal, hambatan terhadap pertolongan medis, akses pendampingan dan bantuan hukum, serta intimidasi terhadap pendamping, termasuk perempuan pembela HAM,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (13/11/2026).

 

Maria juga menyoroti laporan mengenai mahasiswa yang hilang dan belum ditemukan setelah aksi unjuk rasa tersebut. Selain peserta demonstrasi, tim medis yang seharusnya mendapatkan perlindungan juga dilaporkan menghadapi ancaman kekerasan.

 

“Sebagaimana dicatatkan dalam peristiwa unjuk rasa di Yogyakarta, sebagian besar tim medisnya adalah perempuan yang juga rentan mengalami tindakan kekerasan,” katanya.

 

Menurut Maria, pendekatan keamanan yang berlebihan menimbulkan dampak khusus bagi perempuan. Mereka tidak hanya berisiko menjadi korban langsung kekerasan, tetapi juga menghadapi intimidasi ketika menjalankan peran sebagai pembela hak asasi manusia (HAM).

 

“Perempuan menjadi korban langsung kekerasan, mengalami intimidasi sebagai pembela HAM, dan menanggung beban sebagai ibu atau keluarga dari mereka yang ditangkap, terluka, atau meninggal dunia,” tuturnya.

 

Atas peristiwa tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

 

Pertama, Kapolri dan Kapolda DIY diminta menyampaikan informasi mengenai keberadaan serta status hukum setiap orang yang diamankan kepada keluarga dan pendamping hukum. Keduanya juga diminta menjamin kerahasiaan identitas, terutama anak-anak, membebaskan mereka yang ditahan tanpa dasar hukum, memeriksa anggota yang diduga melakukan kekerasan, serta mengusut dugaan penyerangan terhadap peserta aksi.

 

“Kedua, Presiden dan Panglima TNI menarik personel TNI dari pengamanan unjuk rasa dan kegiatan sipil, serta memastikan prajurit yang diduga melakukan kekerasan di Yogyakarta diadili melalui peradilan umum,” tegas Maria.

 

Ketiga, Pemerintah Daerah DIY diminta menjamin pemulihan korban dan keluarga, termasuk menanggung biaya pengobatan.

 

Keempat, masyarakat diimbau melaporkan tindakan kekerasan atau anggota keluarga yang belum ditemukan setelah aksi unjuk rasa kepada lembaga bantuan hukum, lembaga pendamping, maupun lembaga nasional hak asasi manusia.

 

“Keempat, warga untuk melaporkan kepada lembaga bantuan hukum, lembaga pendamping, maupun lembaga nasional hak asasi manusia ketika mendapatkan tindakan kekerasan, maupun ada anggota keluarga yang belum ditemukan terkait unjuk rasa,” pungkas Maria.