Lembaga Layanan PBNU Tetap Berjalan hingga Kepengurusan Baru Ditetapkan

Jakarta, NU Online

Lembaga-lembaga di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menjalankan layanan berkelanjutan kepada masyarakat tetap beroperasi hingga kepengurusan baru ditetapkan.

 

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Jam'iyah yang disahkan dalam Konferensi Besar (Konbes) NU di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

 

Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menjelaskan, aturan dasar organisasi sebenarnya menetapkan bahwa seluruh lembaga ikut demisioner bersamaan dengan berakhirnya masa kepengurusan PBNU.

 

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh lembaga tanpa terkecuali. Dengan demikian, masa khidmat lembaga mengikuti masa khidmat kepengurusan PBNU.

 

"Masa khidmat lembaga kalau menurut aturan dasar, begitu PB ini selesai demisioner, demisioner semuanya lembaga-lembaga itu," katanya saat diwawancarai NU Online di lobi Gedung PBNU, Kamis (12/11/2026)..

 

Namun, menurutnya, praktik di lapangan tidak sepenuhnya dapat mengikuti ketentuan tersebut. Sejumlah lembaga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat yang harus berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, penghentian layanan akibat berakhirnya masa kepengurusan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan warga NU.

 

"Namun praktik di lapangan karena fungsi dari lembaga itu untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sedangkan ada layanan yang enggak mungkin berhenti karena sifat kontinumnya dari layanan itu," ujarnya.

 

Ia mencontohkan bidang pendidikan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPTNU). Kedua lembaga tersebut mengelola satuan pendidikan yang setiap hari memberikan layanan kepada peserta didik. Karena itu, aktivitasnya tidak mungkin dihentikan sementara hanya karena terjadi pergantian kepengurusan.

 

"Misalkan pendidikan yang diwadahi dengan Ma'arif maupun LPTNU, enggak bisa berhenti itu. Karena kalau dia berhenti terus sopo sing ngurus?" tuturnya.

 

Contoh lainnya adalah Lembaga Falakiyah yang berperan dalam menetapkan awal dan akhir bulan-bulan keagamaan. Prof Nuh menyebut, kekosongan kepengurusan lembaga tersebut dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan ibadah umat, terutama dalam penentuan awal Ramadan dan bulan-bulan lain yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

 

"Termasuk Lembaga Falakiyah yang menetapkan awal atau akhir bulan-bulan keagamaan kita. Kalau berhenti, terus siapa yang menetapkan kapan awal Ramadan, kapan bulan-bulan yang terkait dengan kegiatan keagamaan?" ungkapnya.

 

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) juga termasuk lembaga yang harus tetap beroperasi. Menurut Prof Nuh, kesiapsiagaan lembaga tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu sehingga tidak boleh terputus akibat pergantian kepengurusan.

 

"Termasuk juga lembaga bencana, penanggulangan bencana. Begitu ini berhenti lembaga ini, begitu ada bencana enggak ada yang ngurus," imbuhnya.

 

Atas pertimbangan tersebut, ketentuan mengenai kesinambungan layanan dimuat dalam peraturan yang sebelumnya berstatus Peraturan Perkumpulan (Perkum) dan kini menjadi Peraturan Jam'iyah (Perjam). Melalui ketentuan ini, lembaga yang menjalankan layanan berkelanjutan tetap melaksanakan tugas hingga kepengurusan baru ditetapkan.

 

"Oleh karena itu lembaga yang sifatnya karena layanannya itu enggak mungkin berhenti, maka di Perkum yang sudah berubah menjadi Perjam tadi itu, itu tetap berjalan sampai dengan nanti ditetapkannya kepengurusan yang baru," terangnya.

 

"Sehingga dari sisi layanan tidak diberhentikan tapi tetap jalan, gitu," tambahnya.

 

Prof Nuh menyebut LPTNU dan LAZISNU termasuk lembaga yang tetap menjalankan aktivitasnya. Selain kedua lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga lain yang masuk kategori serupa.

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Gudfan Arif menyampaikan bahwa PBNU masih merampungkan susunan kepengurusan lembaga. Jumlah lembaga disebut tetap sebanyak 18. Penyusunan kepengurusan tersebut ditargetkan selesai pada November 2026 agar dapat dikukuhkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2026.

 

Selain mengatur masa khidmat lembaga, Peraturan Jam'iyah hasil Konbes NU tersebut juga memuat ketentuan mengenai Lembaga Aset dan Wakaf, sebagai nama baru Lembaga Wakaf dan Pertanahan sesuai mandat Muktamar.

 

Prof Nuh menyebut, peraturan mengenai lembaga tersebut termasuk salah satu ketentuan yang mendesak untuk diselesaikan karena berkaitan dengan upaya pengamanan aset organisasi.