Peran Tokoh Agama Penting untuk Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi

Yogyakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar Dialog Peran Tokoh Agama dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Pesantren berlokasi di Pengasuh Pesantren Assalafiyah II Mlangi Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Konsultan Program Kesehatan Reproduksi (Kespro) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Alissa Wahid) mengungkapkan bahwa para tokoh agama dan pemuka masyarakat memegang peranan yang sangat fundamental dalam membentuk peradaban serta pola pikir masyarakat di Indonesia. 

Menurutnya, relasi antarindividu di Indonesia terjalin sangat kuat. Sebab, pengaruh para kiai, nyai, dan pemimpin agama jauh lebih dominan ketimbang masyarakat yang bertumpu pada hak-hak individu semata. Karenanya, melalui institusi seperti pesantren yang murni merupakan inisiatif masyarakat (civil society), para tokoh agama secara konsisten membimbing umat, mengasuh santri, serta mengisi ruang-ruang pengajian.

"Di Indonesia, peran para tokoh agama tidak sekadar berkhutbah, tapi juga betul-betul melayani umat, baik melalui pendidikan di pesantren maupun penanganan persoalan sosial lainnya," ujar Alissa.

 
Alissa lantas mengenang kembali teladan dari Gus Dur yang pernah menegaskan bahwa seorang ulama sejati harus mampu mendampingi, melayani, dan menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat. Ia mencontohkan pengalamannya di masa lalu saat mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan bersama para tokoh seperti PBNU Kiai Imam Aziz. Penanganan masalah sosial tersebut berakar kuat pada bimbingan para ulama.   

Lebih lanjut, Alissa memaparkan sejarah panjang keterlibatan organisasi keagamaan dalam memperjuangkan kesehatan reproduksi. Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 1967–1968, Aisyah Muhammadiyah dan Muslimat NU telah melaporkan tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat siklus kehamilan yang terlalu sering. 

Tantangan saat itu, kata Alissa, kian berat karena beban berlipat pada tubuh perempuan seringkali dianggap sebagai takdir atau jihad.   

Merespons hal tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan edaran pengaturan kelahiran serta membentuk Lembaga Kemaslahatan Keluarga yang dimotori oleh para kiai. 

"Langkah ini sangat efektif karena melibatkan para pemuka agama untuk mengubah cara pandang masyarakat dari dalam," kata Direktur Jaringan Gusdurian itu.

Hingga saat ini, isu kesehatan reproduksi serta keadilan gender terus menjadi bagian integral dari program-program keagamaan di Indonesia. 

Alissa menekankan bahwa konsep relasi keluarga yang dibangun di NU kini berpijak pada prinsip mu'adalah, mubadalah (kesalingan), dan muwazanah (keseimbangan).

Prinsip-prinsip ini aktif digunakan untuk menghapus praktik-praktik tradisi yang dinilai membawa kemudaratan, seperti perkawinan anak maupun praktik berbahaya lainnya bagi perempuan.   

"Kami ingin lebih banyak tokoh agama supaya mereka bisa membantu paradigm shifting atau pergeseran paradigma perubahan sikap, dan perubahan praktik di Indonesia," ungkap Alissa. 

Butuh kolaborasi laki=laki dan perempuan

Sementara itu, Deputy Executive Director United Nations Population Fund (UNFPA) Andrew Saberton mengapresiasi setinggi-tingginya atas komitmen lembaga pendidikan Islam di Indonesia (pesantren) dalam mengedukasi masyarakat serta mencegah kekerasan berbasis gender.

Ia menegaskan bahwa langkah maju yang diambil oleh pesantren di Indonesia membuktikan bahwa edukasi hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi UNFPA dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam.   

"Saya sangat mengapresiasi cara kita bekerja menuju peningkatan kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah, serta mengambil langkah maju tanpa bertentangan dengan teks-teks keagamaan maupun ajaran Islam," ujar Andrew.   

Andrew juga menekankan pentingnya peran serta laki-laki dan anak laki-laki dalam mendukung kesetaraan serta perlindungan bagi perempuan. Keberhasilan dalam memberdayakan perempuan, menurutnya, membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat tanpa memandang gender. 

"Untuk mencapai masa depan yang cerah, Indonesia membutuhkan perempuan dan laki-laki yang saling bahu-membahu bergerak ke arah kemakmuran ekonomi serta pembangunan sosial untuk seluruh negeri," jelasnya.   

Ia menegaskan bahwa program edukasi yang dijalankan di lembaga pendidikan tersebut tidak hanya membawa manfaat bagi kaum perempuan semata, melainkan bagi seluruh lapisan masyarakat.   

Dengan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan dan sadar akan kesehatan reproduksi, tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat akan meningkat.   

"Semua orang menjadi pemenang melalui kerja keras yang dilakukan oleh institusi ini dan para figur inspiratif yang telah kita dengar hari ini," pungkas Andrew.   

Tanggung jawab pesantren

Senada, Pengasuh Pesantren Assalafiyah II Mlangi Yogyakarta Irwan Masduki mengatakan bahwa program ini selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta prinsip yang dikembangkan di pesantren, khususnya dalam kitab-kitab kuning yang diajarkan.

"Kekerasan terhadap perempuan dalam kitab-kitab dikategorikan sebagai sakofatul jahiliyah (tradisi jahiliyah), yang oleh Nabi Muhammad sendiri ditolak," kata Irwan saat wawancara terpisah.

Gus Irwan, sapaan akrabnya, mengatakan kerja sama UNFPA dan PBNU selaras dengan semangat Al-muhafazatu alal qadimis salih wal-akhdu bil-jadidil-aslah (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baik yang baru).   

"Sangat penting sekali, apalagi di era belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap santriwati," katanya.

Diharapkan Pesantren semakin menjadi lembaga yang sadar akan hak-hak perempuan, memperhatikan dan melindungi perempuan, serta bisa mengantisipasi segala bentuk kekerasan, baik bullying maupun kekerasan seksual. 

Menurut Gus Irwan, peran tokoh dan pesantren yang bertanggung jawab harus mensukseskan program Pesantren Ramah Anak serta melindungi wanita dan santriwati dari pelecehan.   

"Jika ada satu pesantren saja yang terkena kasus tersebut, maka image semua pesantren akan ikut tercoreng. Para kiai, gus, dan santri harus waspada menjaga diri dan kenyamanan pondok pesantren," jelasnya.

Mengingat jumlah pesantren ada sekitar 42.000 seluruh Indonesia, tidak semuanya bisa didatangi langsung oleh PBNU. Karenanya, perlu dilakukan melalui pesantren-pesantren representatif yang nantinya mengundang tokoh-tokoh pesantren di sekitar.   

"Harapannya semakin banyak kerja sama, semakin banyak pesantren yang mengetahui gerakan ini," tandasnya.

Kegiatan ini diikuti santri Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi, musyrif/musyrifah dan sejumlah pengurus NU dan Badan Otonom NU Yogyakarta. Dalam kesempatan itu dialog santri dengan tim Royal Norwegian Embassy Jakarta bersama Duta Besar Designate Norwegia untuk Indonesia Kaja Glomm.